Mas Aaf Ajak Sinergi Jaga Kondusivitas Jelang Tahun Politik
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 tidak terbatas tanggung jawab penyelenggara pemilu semata tapi juga ditentukan peran semua pihak, baik peserta, penyelenggara, pemilih dan stakeholder. Oleh karenanya kolaborasi, koordinasi, dan sinergi semua pihak perlu dilakukan. Selain itu perlu adanya kontrol dan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh agenda pemilu 2024 dan dukungan dari media dan pemerintah, TNI, Polri, juga penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas, dan peradilan pemilu berintegritas, serta pemilih yang berdaulat. Hal ini disampaikan Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid saat membuka kegiatan pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang dihadiri secara langsung oleh Kapolres Pekalongan Kota, AKBP A Recky Robertho, Dandim 0710/Pekalongan, Letkol Inf Rizky Aditya, para lurah, babinsa dan bhabinkamtibmas, perwakilan partai politik, dan masyarakat setempat, berlangsung di Aula Kecamatan Pekalongan Timur, Senin (20/11/2023).
Menurut Aaf, sapaan akrabnya, menjelang tahun politik 2024 adanya pileg dan pilpres, tentunya setiap orang memiliki pandangan politik dan pilihan berbeda. Namun, walaupun berbeda pandangan dan pilihan, menjaga kondusivitas di tahun politik sangatlah penting, agar masyarakat tidak mampu dipecah belah.
"Sebenarnya di Tahun 2024 ada dua agenda antisipasi kerawanan yang harus disiapkan, yakni pelaksanaan pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024, dimana dalam pelaksanaan pemilu berbarengan juga dengan kerawanan banjir yang harus diantisipasi. Saya tekankan kepada para lurah, camat, babinsa, bhabinkamtibmas untuk mengakomodir wilayahnya mana saja yang masih berpotensi terdampak banjir. Wilayah mana saja yang masih perlu penanganan got mampet, menggalakkan kerja bakti lingkungan, dan sebagainya. Hal ini harus diakomodir sejak awal. Jangan sampai setelah ada kejadian banjir, baru ketahuan wilayah mana yang berpotensi," ucapnya.
Mas Aaf yakin, terkait pelaksanaan pemilu 2024, masyarakat Kota Pekalongan bisa menjaga kondusivitas wilayahnya masing-masing. Mengingat, dalam pesta demokrasi tahun-tahun sebelumnya pun sudah berjalan kondusif meski ada perbedaan pilihan dan sedikit gesekan-gesekan. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan terciptanya kondusivitas di Kota Pekalongan. Pihaknya juga mendorong masyarakat untuk bersikap arif dan bijak dalam menanggapi berita-berita di media sosial (medsos).
"Tinggal bagaimana, semua harus bersinergi bersama. ASN, TNI, Polri, dan masyarakat juga harus hati-hati dan menjaga netralitas dalam pemilu. Dimana, mereka dilarang berfoto dengan pose tertentu seperti menggunakan jari menunjuk angka 1, 2, atau 3, atau pose hati ala Korea. Yang diperbolehkan hanya pose foto mengepalkan tangan dan lambang love. Masyarakat juga harus bersikap bijak dalam memosting dan menanggapi berita di medsos. Kroscek terlebih dahulu berita yang diterimanya dari sumber yang terpercaya. Saya yakin jajaran pemerintah, TNI, Polri, ASN dan masyarakat Kota Pekalongan mampu bersikap netral, profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam menyongsong pemilu 2024 baik pileg maupun pilpres," ungkapnya.
Dandim 0710/Pekalongan, Letkol Inf Rizky Aditya menyampaikan bahwa, jajaran TNI siap membantu pemerintah dalam mengantisipasi kerawanan banjir dan kerawanan pemilu di Kota Pekalongan. Dandim Rizky optimis, pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Pekalongan tetap berjalan dengan baik dan kondusif.
"Semua pihak harus berkomitmen untuk menjaga kondusifitas. Oleh karena itu, sinergitas antara pemerintah khusunya di Kota Pekalongan, TNI, Polri, organisasi masyarakat serta masyarakatnya sendiri, harus bersama-sama menjaga kondusivitas," tutur Dandim Rizky.
Kapolres Pekalongan Kota, AKBP A Recky Robertho menegaskan, pemilu 2024 diatur oleh Undang-Undang dan tentunya ada polarisasi (perpecahan) pilihan. Gesekan-gesekan isu dan kepentingan yang ada di medsos yang bisa menimbulkan suhu politik meningkat sudah bisa dirasakan menjelang tahun politik. AKBP Recky menekankan, yang terpenting adalah adanya polarisasi ini tetap bisa diantisipasi demi menjaga keuntuhan masyarakat.
"Konflik yang mungkin bisa terjadi masyarakat adalah ketika mereka terlalu fanatik terhadap salah satu peserta pemilu, black campaign, money politik yang tentu hal ini bisa menggiring opini masyarakat. Hal ini perlu dilakukan edukasi bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Disamping itu, bijaklah menggunakan media sosial," tegasnya.
Camat Pekalongan Timur, Darminto menambahkan, pertemuan Forkopimcam kali ini mengangkat tema "Kolaborasi 3 Pilar dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tahun Politik". Pihaknya berharap, di wilayah Kota Pekalongan khususnya Kecamatan Pekalongan Timur tetap berjalan kondusif.
"Memang sejauh ini, seperti pengalaman Pemilu 2019 lalu Alhamdulillah semuanya berjalan aman, tertib dan lancar. Tetapi, antisipasi kerawanan pemilu tetap harus dilakukan. Kerawanan di wilayah kami sejauh ini yang terjadi adalah kenakalan remaja seperti membawa sajam dan miras yang pernah terjadi di sepanjang Jalan Seruni sampai Ki Mangun Sarkoro dan sekitar Exit Tol Setono. Namun, hal ini sudah kami tindaklanjuti dengan patroli gabungan rutin. Untuk kerawanan pemilu, Alhamdulillah sejauh ini tidak ada dan masih kondusif,"pungkasnya.
Menurut Aaf, sapaan akrabnya, menjelang tahun politik 2024 adanya pileg dan pilpres, tentunya setiap orang memiliki pandangan politik dan pilihan berbeda. Namun, walaupun berbeda pandangan dan pilihan, menjaga kondusivitas di tahun politik sangatlah penting, agar masyarakat tidak mampu dipecah belah.
"Sebenarnya di Tahun 2024 ada dua agenda antisipasi kerawanan yang harus disiapkan, yakni pelaksanaan pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024, dimana dalam pelaksanaan pemilu berbarengan juga dengan kerawanan banjir yang harus diantisipasi. Saya tekankan kepada para lurah, camat, babinsa, bhabinkamtibmas untuk mengakomodir wilayahnya mana saja yang masih berpotensi terdampak banjir. Wilayah mana saja yang masih perlu penanganan got mampet, menggalakkan kerja bakti lingkungan, dan sebagainya. Hal ini harus diakomodir sejak awal. Jangan sampai setelah ada kejadian banjir, baru ketahuan wilayah mana yang berpotensi," ucapnya.
Mas Aaf yakin, terkait pelaksanaan pemilu 2024, masyarakat Kota Pekalongan bisa menjaga kondusivitas wilayahnya masing-masing. Mengingat, dalam pesta demokrasi tahun-tahun sebelumnya pun sudah berjalan kondusif meski ada perbedaan pilihan dan sedikit gesekan-gesekan. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan terciptanya kondusivitas di Kota Pekalongan. Pihaknya juga mendorong masyarakat untuk bersikap arif dan bijak dalam menanggapi berita-berita di media sosial (medsos).
"Tinggal bagaimana, semua harus bersinergi bersama. ASN, TNI, Polri, dan masyarakat juga harus hati-hati dan menjaga netralitas dalam pemilu. Dimana, mereka dilarang berfoto dengan pose tertentu seperti menggunakan jari menunjuk angka 1, 2, atau 3, atau pose hati ala Korea. Yang diperbolehkan hanya pose foto mengepalkan tangan dan lambang love. Masyarakat juga harus bersikap bijak dalam memosting dan menanggapi berita di medsos. Kroscek terlebih dahulu berita yang diterimanya dari sumber yang terpercaya. Saya yakin jajaran pemerintah, TNI, Polri, ASN dan masyarakat Kota Pekalongan mampu bersikap netral, profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam menyongsong pemilu 2024 baik pileg maupun pilpres," ungkapnya.
Dandim 0710/Pekalongan, Letkol Inf Rizky Aditya menyampaikan bahwa, jajaran TNI siap membantu pemerintah dalam mengantisipasi kerawanan banjir dan kerawanan pemilu di Kota Pekalongan. Dandim Rizky optimis, pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Pekalongan tetap berjalan dengan baik dan kondusif.
"Semua pihak harus berkomitmen untuk menjaga kondusifitas. Oleh karena itu, sinergitas antara pemerintah khusunya di Kota Pekalongan, TNI, Polri, organisasi masyarakat serta masyarakatnya sendiri, harus bersama-sama menjaga kondusivitas," tutur Dandim Rizky.
Kapolres Pekalongan Kota, AKBP A Recky Robertho menegaskan, pemilu 2024 diatur oleh Undang-Undang dan tentunya ada polarisasi (perpecahan) pilihan. Gesekan-gesekan isu dan kepentingan yang ada di medsos yang bisa menimbulkan suhu politik meningkat sudah bisa dirasakan menjelang tahun politik. AKBP Recky menekankan, yang terpenting adalah adanya polarisasi ini tetap bisa diantisipasi demi menjaga keuntuhan masyarakat.
"Konflik yang mungkin bisa terjadi masyarakat adalah ketika mereka terlalu fanatik terhadap salah satu peserta pemilu, black campaign, money politik yang tentu hal ini bisa menggiring opini masyarakat. Hal ini perlu dilakukan edukasi bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Disamping itu, bijaklah menggunakan media sosial," tegasnya.
Camat Pekalongan Timur, Darminto menambahkan, pertemuan Forkopimcam kali ini mengangkat tema "Kolaborasi 3 Pilar dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tahun Politik". Pihaknya berharap, di wilayah Kota Pekalongan khususnya Kecamatan Pekalongan Timur tetap berjalan kondusif.
"Memang sejauh ini, seperti pengalaman Pemilu 2019 lalu Alhamdulillah semuanya berjalan aman, tertib dan lancar. Tetapi, antisipasi kerawanan pemilu tetap harus dilakukan. Kerawanan di wilayah kami sejauh ini yang terjadi adalah kenakalan remaja seperti membawa sajam dan miras yang pernah terjadi di sepanjang Jalan Seruni sampai Ki Mangun Sarkoro dan sekitar Exit Tol Setono. Namun, hal ini sudah kami tindaklanjuti dengan patroli gabungan rutin. Untuk kerawanan pemilu, Alhamdulillah sejauh ini tidak ada dan masih kondusif,"pungkasnya.