Lapor Ajib Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Warga Pekalongan Bisa Pantau Aduan dan Solusi
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan terus memperkuat kualitas pelayanan publik serta keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan kanal komunikasi resmi bernama Lapor Ajib, sebuah saluran aduan berbasis WhatsApp dengan nomor 0816-644-000 yang telah aktif digunakan sejak Maret 2025. Kanal ini bukan lagi sekadar ruang mengadu, tetapi kini menjadi sarana transparansi pelayanan, tempat masyarakat mengawasi kinerja pemerintah, sekaligus salah satu sumber data lapangan paling penting dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj Balgis Diab menjelaskan pada saat ditemui di kegiatan talkshow expose Batik TV di hotel Aston, Selasa (4/11/2025) bahwa lewat Lapor Ajib, pemerintah dapat mengetahui langsung kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah, bahkan sampai ke sudut-sudut kota. Setiap laporan yang dikirim warga dapat dipantau proses tindak lanjutnya oleh masyarakat. “Lapor Ajib ini bukan hanya untuk menerima aduan, tapi untuk membuktikan bahwa pemerintah bekerja secara terbuka. Masyarakat menyampaikan laporan, dan mereka bisa melihat bagaimana pemerintah merespon dan menyelesaikannya,” jelasnya.
Menurut Wawalkot Balgis, keterbukaan informasi menjadi alasan utama pemerintah menghadirkan kanal ini. Lapor Ajib menjadi saluran resmi yang dapat diakses semua warga Kota Pekalongan.
Aduan yang masuk sangat beragam, mulai dari infrastruktur, lampu penerangan jalan, drainase, masalah pendidikan, layanan kesehatan, kebersihan lingkungan, ataupun lainnya. Semua aduan langsung diteruskan kepada dinas terkait agar bisa segera ditangani. Saat laporan membutuhkan tindak lanjut jangka panjang, catatan dari Lapor Ajib akan dimasukkan dalam evaluasi dan perencanaan anggaran. “Misalnya ada laporan jalan rusak, banjir, fasilitas sekolah, atau keluhan layanan kesehatan, semua kami catat. Jika bisa langsung ditangani, akan segera dilakukan. Jika harus masuk rencana pembangunan, laporan itu menjadi dasar perencanaan. Masyarakat bisa tahu apa yang sudah ditindaklanjuti dan apa yang masih dalam proses,” katanya.
Pengelolaan Lapor Ajib melibatkan seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sesuai bidangnya. Dari laporan yang diterima, petugas langsung berkoordinasi dengan OPD terkait agar penanganan segera dilakukan. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga mendapatkan laporan balasan mengenai progres penanganan. “Ada tim di dalamnya yang terdiri dari jajaran dinas. Begitu laporan masuk, kami langsung berkomunikasi sesuai bidangnya. Dan semuanya tercatat. Ini bagian dari keterbukaan masyarakat berhak tahu laporannya dibaca siapa, diteruskan kemana, dan apa hasilnya,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Lapor Ajib diharapkan dapat menekan potensi konflik akibat ketidakpuasan layanan. Pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya untuk kritik dan keluhan tanpa harus melalui demonstrasi. “Silakan sampaikan kritik, sampaikan keluhan. Pemerintah harus terbuka. Masyarakat tidak perlu demo anarkis, cukup kirim pesan ke Lapor Ajib dan kami tindaklanjuti secara jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Meskipun kanal ini bukan dikelola langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, namun pihaknya tetap melakukan monitoring setiap hari untuk memastikan tidak ada aduan terabaikan. Evaluasi rutin dilakukan agar respon selalu meningkat dan masyarakat merasakan transparansi serta kepastian layanan. “Setiap hari kami cek. Transparansi itu penting. Masyarakat berhak tahu bahwa laporan mereka diterima, dibaca, dan ditindaklanjuti. Tidak ada yang dibiarkan menumpuk,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa nama kanal ini dipilih bukan hanya sebagai singkatan nama Wali dan Wakil Wali Kota, tetapi juga sejalan dengan jargon masyarakat Pekalongan: ajib, yang berarti bagus. Pemerintah berharap masyarakat memanfaatkan kanal ini secara maksimal agar pembangunan yang dirasakan makin nyata, merata, dan dapat dipantau oleh publik. “Keterbukaan ini harus dijaga bersama. Pemerintah bekerja terbuka, masyarakat ikut mengawasi. Hasilnya, pembangunan lebih tepat sasaran dan kepercayaan publik makin kuat,” tutupnya.
(Tim Liputan Dinkominfo/dea)