KPU Usulkan Tambahan Anggaran Pilkada Rp 3 M untuk APD dan Rapid Test
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan mengusulkan penambahan anggaran Pilkada sebesar Rp 3 Miliar. Anggaran itu digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan barang lain guna pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 selama Pemilihan Walikota dan Wakil Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 pada 9 Desember mendatang berlangsung. Demikian disampaikan Ketua KPU Kota Pekalongan, Rahmi Rosyada Thoha saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (19/6/2020).
“Saat ini kami sedang mempersiapkan anggaran penyesuaian karena tahapan ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dan kami sudah koordinasi dengan Pemkot Pekalongan terkait jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilwalkot dan Pilwawalkot Pekalongan 9 Desember mendatang. Selanjutnya, Pemkot Pekalongan akan melaporkan ke Kemendagri untuk keperluan dukungan APBN, yang diusulkan sekitar Rp3 Miliar sehingga jika ini disetujui oleh pusat menjadi Rp15 Miliar dari semula Rp12,7 Miliar. Penambahan anggaran ini untuk keperluan APD (masker, handsanitizer, tempat cuci tangan dan sabun, alat ukur suhu tubuh, disinfektan, sarung tangan, dan lain-lain) serta rapid test,” terang Rahmi.
Menurut Rahmi, wabah Covid-19 yang masih berlangsung perlu disikapi dengan bijaksana oleh seluruh penyelenggara, pengawas, petugas keamanan, seluruh instansi terkait dan masyarakat agar bisa bersama-sama meminimalkan penularan dan memutus rantai penyebaran virus tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, kata Rahmi, para petugas di lapangan, baik yang bertugas pada saat persiapan, pelaksanaan pemungutan suara dan pasca penghitungan wajib dilindungi kesehatannya.
Disampaikan Rahmi, meskipun mengajukan penambahan anggaran, anggaran yang sudah ada juga telah dilakukan penyesuaian di beberapa kegiatan seperti kegiatan sosialisasi secara tatap muka (face to face) ke masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada (daring) dan media sosialisasi lainnya seperti baliho, pamflet, TV, radio, koran, dan sebagainya. Rahmi berharap nantinya pelaksanaan pilkada Kota Pekalongan akan berjalan lancar dan sebaik-baiknya meskipun di tengah pandemi Covid-19.
“Ada sejumlah anggaran yang bisa dihemat seperti kegiatan sosialisasi yang awalnya tatap muka, mekanismenya sekarang diubah menjadi via online memanfaatkan media sosial dan bahan sosialisasi seperti baliho, pamflet, TV, radio, koran dan sebagainya serta mengurangi jumlah peserta dan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan jika ada pertemuan yang melibatkan banyak orang. Kami mengimbau badan penyelenggara pemilu bisa menjalankan seluruh tahapan pilkada ini dengan baik dan lancar, memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Masyaraat juga kami minta tetap antusias untuk datang ke TPS pada 9 Desember 2020 nanti untuk memberikan hak pilihnya demi kemajuan Kota Pekalongan lima tahun ke depan,” pungkas Rahmi.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
“Saat ini kami sedang mempersiapkan anggaran penyesuaian karena tahapan ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dan kami sudah koordinasi dengan Pemkot Pekalongan terkait jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilwalkot dan Pilwawalkot Pekalongan 9 Desember mendatang. Selanjutnya, Pemkot Pekalongan akan melaporkan ke Kemendagri untuk keperluan dukungan APBN, yang diusulkan sekitar Rp3 Miliar sehingga jika ini disetujui oleh pusat menjadi Rp15 Miliar dari semula Rp12,7 Miliar. Penambahan anggaran ini untuk keperluan APD (masker, handsanitizer, tempat cuci tangan dan sabun, alat ukur suhu tubuh, disinfektan, sarung tangan, dan lain-lain) serta rapid test,” terang Rahmi.
Menurut Rahmi, wabah Covid-19 yang masih berlangsung perlu disikapi dengan bijaksana oleh seluruh penyelenggara, pengawas, petugas keamanan, seluruh instansi terkait dan masyarakat agar bisa bersama-sama meminimalkan penularan dan memutus rantai penyebaran virus tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, kata Rahmi, para petugas di lapangan, baik yang bertugas pada saat persiapan, pelaksanaan pemungutan suara dan pasca penghitungan wajib dilindungi kesehatannya.
Disampaikan Rahmi, meskipun mengajukan penambahan anggaran, anggaran yang sudah ada juga telah dilakukan penyesuaian di beberapa kegiatan seperti kegiatan sosialisasi secara tatap muka (face to face) ke masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada (daring) dan media sosialisasi lainnya seperti baliho, pamflet, TV, radio, koran, dan sebagainya. Rahmi berharap nantinya pelaksanaan pilkada Kota Pekalongan akan berjalan lancar dan sebaik-baiknya meskipun di tengah pandemi Covid-19.
“Ada sejumlah anggaran yang bisa dihemat seperti kegiatan sosialisasi yang awalnya tatap muka, mekanismenya sekarang diubah menjadi via online memanfaatkan media sosial dan bahan sosialisasi seperti baliho, pamflet, TV, radio, koran dan sebagainya serta mengurangi jumlah peserta dan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan jika ada pertemuan yang melibatkan banyak orang. Kami mengimbau badan penyelenggara pemilu bisa menjalankan seluruh tahapan pilkada ini dengan baik dan lancar, memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Masyaraat juga kami minta tetap antusias untuk datang ke TPS pada 9 Desember 2020 nanti untuk memberikan hak pilihnya demi kemajuan Kota Pekalongan lima tahun ke depan,” pungkas Rahmi.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)