Kota Pekalongan Terbaik Dalam Transparansi Pemerintahan

Kota Pekalongan kembali ditetapkan sebagai satu-satunya kabupaten/kota  yang meraih kategori Informatif Utama dalam acara penganugerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award tahun 2018 yang diserahkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo kepada Walikota Saelany Machfudz di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jumat (7/12/2018).  Dengan penghargaan ini Kota Pekalongan menjadi yang terbaik dalam hal transparansi pemerintahan antar Kabupaten /Kota Se Jawa Tengah tahun 2018, setelah melalui penilaian yang ketat sepanjang tahun oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Penghargaan terbaik dalam hal transparansi pemerintahan untuk Kota Pekalongan tahun 2018 ini merupakan yang kedua kalinya, setelah tahun 2017 juga menjadi peringkat  ke -1 se Jawa Tengah.  Ini menjadi bukti  konsistensi Kota Pekalongan untuk senantiasa menjadikan transparansi sebagai  sebagai pilar utama untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Menanggapi pertanyaan Ganjar terkait  upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk keterbukaan informasi, Saelany mengatakan bahwa Pemkot Pekalongan selalu terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Saelany akan terus mengontrol keterbukaan informasi di semua OPD Kota Pekalongan agar semakin transparan dan terbuka. 

Saelany mengungkapkan rasa syukurnya karena Kota Pekalongan bisa mempertahankan prestasi keterbukaan informasi ini. "Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh SKPD terkait yang menciptakan Kota Pekalongan lebih terbuka, dan utamanya kepada  Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang mengkoordinir pengelolaan  keterbukaan informasi di Kota Pekalongan," tutur Saelany. 

Saelany juga menyampaikan rasa terima kasihnya untuk media yang senantiasa mengabarkan pembangunan dan langkah yang dilakukan Pemkot Pekalongan. Saelany berkomitmen untuk meningkatkan prestasi ini, dan mendrong  semua OPD  terbuka untuk masyarakat. 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa keterbukaan informasi sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah, edukasi demokrasi sangat diperlukan karena dapat mencegah korupsi. "Mengajak terbuka memang bukanlah hal mudah, tetapi pada zaman sekarang ini pemerintah dituntut lebih terbuka kepada kepada masyarakat," ungkap Ganjar. 

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Sri Budi Santoso menjelaskan bahwa mendorong transparansi pemerintahan adalah  kerja bersama banyak pihak, baik badan publik /pemkot sebagai pelayan dna penyedia informasi, maupun  masyarakat sebagai pengguna informasi. “Dinas Kominfo sebagai lembaga yang ditunjuk mengelola keterbukaan informasi di pemkot pekalongan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi meningkatkan budaya keterbukaan informasi di Kota Pekalongan, sehingga dua tahun berturut-turut, 2017 dan 2018, ditetapkan menjadi yang terbaik di Jawa Tengah” ujar Sri Budi. 

(Tim Komunikasi Publik Kota Pekalongan)