Ketua DPRD, M. Azmi Basyir Tekankan Pentingnya APBD yang Pro-Masyarakat
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan – Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan komitmennya agar arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia menekankan bahwa, dalam kondisi perekonomian yang masih penuh tantangan, penyusunan APBD harus lebih sensitif terhadap situasi sosial yang sedang dialami warga. Menurutnya, masyarakat saat ini masih dalam fase perjuangan menghadapi masa transisi berbagai kebijakan pemerintah.
"Tentu kita harus melihat kondisi masyarakat secara umum. Kita tahu masyarakat masih struggle di tengah masa transisi kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya berjalan. Kita harus melihat aspek itu sebagai hal utama,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung fenomena gelombang protes dari masyarakat di berbagai daerah saat pemerintah daerah berupaya meningkatkan postur APBD melalui kenaikan pajak. Azmi menilai, langkah tersebut tidak bisa serta merta dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung ekonomi masyarakat.
“Kita tidak ingin ada kebijakan yang justru membebani masyarakat, apalagi di Kota Pekalongan. Meningkatkan pendapatan daerah tidak hanya dengan menaikkan pajak. Itu hanya bisa menjadi salah satu opsi, tetapi tetap bergantung pada kondisi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai alternatif, DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan akan mendorong langkah-langkah lain yang lebih realistis, seperti peningkatan pajak restoran yang lebih potensial, efisiensi belanja kegiatan seremonial yang tidak terlalu penting, serta memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi agar support anggaran bisa lebih maksimal.
“Artinya, bentuk-bentuk program dan anggaran bisa didapatkan melalui upaya lain. Kami berharap APBD bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kontribusi masyarakat tetap dibutuhkan, tapi tentu harus dengan porsi yang tidak membebani mereka,” jelas Azmi.
Terkait isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ramai diperbincangkan secara nasional, Azmi memastikan bahwa saat ini belum ada kebijakan kenaikan di Kota Pekalongan. Hal tersebut masih akan dibahas secara cermat dalam proses penyusunan APBD mendatang.
“Kalau dirasa kondisi masyarakat sudah lebih baik, mungkin akan dievaluasi di tahun depan. Namun untuk sekarang, belum ada kenaikan PBB di Kota Pekalongan. Yang jelas, setiap kebijakan harus melalui pertimbangan matang agar tidak memberatkan warga,” pungkasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian).