Keroyok Stunting, Pemkot-Unnes Giat Percepat Pencegahan
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Sesuai dengan peraturan presiden (Perpres) No. 72 tahun 2021, di tahun 2024 penurunan angka stunting mencapai 14 persen dan penanganan stunting harus dikeroyok oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah namun juga harus bisa dilakukan oleh semua pihak salah satunya perguruan tinggi dimana instansi tersebut banyak melakukan aksi dan program yang menyasar masyarakat dengan lebih dekat, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan (Pemkot) bersama Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Kepala Pusat Pengembangan KKN Unnes, Edi Kurniawan mengatakan bahwa upaya membantu pemerintah dalam menangani kasus stunting dituangkan melalui kegiatan Unnes Giat 2023 yang menyasar di 2 kelurahan yaitu Podosugih dan Medono dengan tema besar yang diangkat adalah penurunan angka stunting, “Alhamdulillah didampingi bersama BKKBN pusat, BKKBN provinsi Jawa Tengah juga Dinsos-P2KB kota Pekalongan, setelah menilik lapangan, kita lakukan monev bagaimana mahasiswa melaporkan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang masih akan mereka lakukan menjadi bagian masukan untuk program kedepan, 2023 ada 327 desa sasaran, salah duanya ada di kecamatan Pekalongan Barat” katanya dalam kegiatan FGD dan monitoring evaluasi program pendampingan stunting melalui Unnes Giat Angkatan 6 didampingi kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Indria Susanti, di aula kecamatan Pekalongan Barat, Selasa (14/11/2023).
Edi menjelaskan program yang dirancang tentunya mengarah pada penurunan dan pencegahan stunting dimana kita mewajibkan ada minimal 4 program utama antara lain pendampingan elsimil, pendampingan dahsyat, pendampingan kesehatan reproduksi dan seksual serta sanitasi dan kesehatan lingkungan, selain itu mahasiswa juga diwajibkan memiliki program-program unggulan yang mendukung upaya penanganan stunting, “Giat Unnes di kota Pekalongan akan kita laksanakan sampai 14 Desember mendatang, dari kegiatan ini kami bisa memetakan keberlanjutan kegiatan dan program yang sudah dirancang sehingga kedepan bisa lebih efektif dan semakin baik pelaksanaannya dan memberikan dampak bagi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN Pusat, Alifah Nuranti mengaku bersyukur perguruan tinggi mau terlibat dalam penanganan stunting, karena instansi tersebut punya program seperti KKN dan penelitian yang turun langsung ke lingkungan masyarakat, “Bersama Unnes salah satu program prioritas nasional yang di tagging stunting oleh pemerintah diberikan ke 12 provinsi prioritas untuk diberikan dukungan pendampingan salah satunya di Jawa Tengah, Unnes Giat ini merupakan implementasi program tersebut,” tuturnya.
Dikatakan Alifah, di tahun depan program nasional ini masih berlanjut artinya sampai dengan 2024 semakin dengan sasaran yang lebih luas agar stunting bisa segera teratasi, “Target pemerintah baru bisa melihat dampaknya dari apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan instansi lain semua pihak di akhir tahun, saat ini kami sedang dalam proses Survei Kesehatan Indonesia kita akan mengetahui angka capaian kita setelah berupaya selama 1 tahun ini biasanya di akhir 2023, kalau melihat mandat kita 2021, 2022 berhasil menurunkan hampir 5 digit secara nasional meskipun ada beberapa provinsi yang perlu mendapatkan perhatian khusus,” ujarnya.
Ia menambahkan update prevalensi stunting 2023 dapat terlihat setelah Survei Kesehatan Indonesia selesai dilakukan, sekitar di bulan Desember mendatang atau Januari 2024. Sebagai informasi prevalensi stunting di kota Pekalongan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 berada di 23,1 yaitu 1300an baduta.
Kepala Pusat Pengembangan KKN Unnes, Edi Kurniawan mengatakan bahwa upaya membantu pemerintah dalam menangani kasus stunting dituangkan melalui kegiatan Unnes Giat 2023 yang menyasar di 2 kelurahan yaitu Podosugih dan Medono dengan tema besar yang diangkat adalah penurunan angka stunting, “Alhamdulillah didampingi bersama BKKBN pusat, BKKBN provinsi Jawa Tengah juga Dinsos-P2KB kota Pekalongan, setelah menilik lapangan, kita lakukan monev bagaimana mahasiswa melaporkan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang masih akan mereka lakukan menjadi bagian masukan untuk program kedepan, 2023 ada 327 desa sasaran, salah duanya ada di kecamatan Pekalongan Barat” katanya dalam kegiatan FGD dan monitoring evaluasi program pendampingan stunting melalui Unnes Giat Angkatan 6 didampingi kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Indria Susanti, di aula kecamatan Pekalongan Barat, Selasa (14/11/2023).
Edi menjelaskan program yang dirancang tentunya mengarah pada penurunan dan pencegahan stunting dimana kita mewajibkan ada minimal 4 program utama antara lain pendampingan elsimil, pendampingan dahsyat, pendampingan kesehatan reproduksi dan seksual serta sanitasi dan kesehatan lingkungan, selain itu mahasiswa juga diwajibkan memiliki program-program unggulan yang mendukung upaya penanganan stunting, “Giat Unnes di kota Pekalongan akan kita laksanakan sampai 14 Desember mendatang, dari kegiatan ini kami bisa memetakan keberlanjutan kegiatan dan program yang sudah dirancang sehingga kedepan bisa lebih efektif dan semakin baik pelaksanaannya dan memberikan dampak bagi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN Pusat, Alifah Nuranti mengaku bersyukur perguruan tinggi mau terlibat dalam penanganan stunting, karena instansi tersebut punya program seperti KKN dan penelitian yang turun langsung ke lingkungan masyarakat, “Bersama Unnes salah satu program prioritas nasional yang di tagging stunting oleh pemerintah diberikan ke 12 provinsi prioritas untuk diberikan dukungan pendampingan salah satunya di Jawa Tengah, Unnes Giat ini merupakan implementasi program tersebut,” tuturnya.
Dikatakan Alifah, di tahun depan program nasional ini masih berlanjut artinya sampai dengan 2024 semakin dengan sasaran yang lebih luas agar stunting bisa segera teratasi, “Target pemerintah baru bisa melihat dampaknya dari apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan instansi lain semua pihak di akhir tahun, saat ini kami sedang dalam proses Survei Kesehatan Indonesia kita akan mengetahui angka capaian kita setelah berupaya selama 1 tahun ini biasanya di akhir 2023, kalau melihat mandat kita 2021, 2022 berhasil menurunkan hampir 5 digit secara nasional meskipun ada beberapa provinsi yang perlu mendapatkan perhatian khusus,” ujarnya.
Ia menambahkan update prevalensi stunting 2023 dapat terlihat setelah Survei Kesehatan Indonesia selesai dilakukan, sekitar di bulan Desember mendatang atau Januari 2024. Sebagai informasi prevalensi stunting di kota Pekalongan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 berada di 23,1 yaitu 1300an baduta.