Kemenaker Dorong BLKK Tingkatkan Kemandirian dan Profesionalitas
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mengembangkan dan memperkuat Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Dalam pengembangannya, BLKK perlu kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak agar bisa mandiri dan profesionalitas.
Dilaksanakanya upaya tersebut, lantaran Kemenaker ingin memproyeksikan BLK Komunitas sebagai pemeran utama dalam ekosistem pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK K), yang berlangsung selama dua hari (12-13 Juni 2023) di Hotel Khas Pekalongan.
Sosialisasi Peta kemandirian yang diikuti oleh para pengurus dan pengelola BLKK dan pondok pesantren se-Jawa Tengah ini dilakukan sebagai upaya percepatan pengembangan kemandirian BLK Komunitas. Dimana, perlu dilaksanakan langkah-langkah akselerasi yang masif. Selain itu, dokumen peta jalan ini juga diharapkan dapat digunakan secara komprehensif dan konsisten. Sehingga, dalam pelaksanaan program dapat lebih terukur dan dapat dimonitor serta dievaluasi secara berkala demi pengembangan BLK Komunitas menjadi lebih baik lagi.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusdie Cakrawangsa menjelaskan bahwa, Kemenaker sudah membangun lebih dari 3.700 BLKK di seluruh Indonesia yang berada di pesantren- pesantren, lembaga keagamaan di desa/kelurahan untuk mendekatkan pelatihan kompetensi kepada masyarakat yang selama ini belum terjangkau atas akses pelatihan kompetensi.
"Di Batang sudah 17 BLKK, di Kabupaten Pekalongan 20, BLKK di Kota Pekalongan ada 4, Pemalang ada 24 BLKK. BLKK itu harus berperan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan mengatasi pengangguran yang ada di daerah-daerah, dimana BLKK itu berada," ucap Caswiyono usai membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK K), bertempat di Hotel Khas Pekalongan, Senin sore (12/6/2023).
Menurutnya, BLKK dibangun atas bantuan pemerintah kepada lembaga keagamaan yang sudah memiliki basis sosial dan kelembagaan masyarakat yang kuat agar dapat menjalankan pengembangan Sumber Daya Manusia yang terintegrasi dengan kebutuhan kerja lokal maupun potensi ekonominya.
"BLKK bentuknya bangunan BLK mini yang terdiri dari 1 kejuruan, dilengkapi dengan peralatan dan instrukturnya, pengelola, dan sebagainya. Yang membangun pemerintah di tanah masyarakat," ungkapnya.
Disampaikan Caswiyono secara nasional, Kemenaker mendorong kemandirian BLKK agar menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional. Selama ini, Kemenaker telah menyiapkan paket-paket pelatihan dan sertifikasi serta pengembangan instruktur dari dana APBN. Pihaknya berharap, melalui kegiatan FGD ini dapat menjadi panduan untuk BLKK dalam mendiskusikan langkah-langkah kemandirian yang harus dilakukan ke depan.
" Tentu, anggaran ini tidak mungkin dikucurkan terus-menerus untuk membiayai BLKK. Sebab, kami ingin mereka menjadi lembaga pelatihan yang mandiri yang dapat membiayai dirinya sendiri dan terus beroperasi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia. Masing-masing BLKK memiliki instruktur yang kami latih dan dampingi serta bina terus-menerus agar BLKK ini bisa menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat atau komunitas sekitar. Disamping BLKK harus mandiri, juga harus dapat memenuhi pasar kerja maupun kawasan industri yang saat ini mulai beroperasi dan menyerap tenaga kerja,"pungkasnya.
Dilaksanakanya upaya tersebut, lantaran Kemenaker ingin memproyeksikan BLK Komunitas sebagai pemeran utama dalam ekosistem pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK K), yang berlangsung selama dua hari (12-13 Juni 2023) di Hotel Khas Pekalongan.
Sosialisasi Peta kemandirian yang diikuti oleh para pengurus dan pengelola BLKK dan pondok pesantren se-Jawa Tengah ini dilakukan sebagai upaya percepatan pengembangan kemandirian BLK Komunitas. Dimana, perlu dilaksanakan langkah-langkah akselerasi yang masif. Selain itu, dokumen peta jalan ini juga diharapkan dapat digunakan secara komprehensif dan konsisten. Sehingga, dalam pelaksanaan program dapat lebih terukur dan dapat dimonitor serta dievaluasi secara berkala demi pengembangan BLK Komunitas menjadi lebih baik lagi.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusdie Cakrawangsa menjelaskan bahwa, Kemenaker sudah membangun lebih dari 3.700 BLKK di seluruh Indonesia yang berada di pesantren- pesantren, lembaga keagamaan di desa/kelurahan untuk mendekatkan pelatihan kompetensi kepada masyarakat yang selama ini belum terjangkau atas akses pelatihan kompetensi.
"Di Batang sudah 17 BLKK, di Kabupaten Pekalongan 20, BLKK di Kota Pekalongan ada 4, Pemalang ada 24 BLKK. BLKK itu harus berperan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan mengatasi pengangguran yang ada di daerah-daerah, dimana BLKK itu berada," ucap Caswiyono usai membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK K), bertempat di Hotel Khas Pekalongan, Senin sore (12/6/2023).
Menurutnya, BLKK dibangun atas bantuan pemerintah kepada lembaga keagamaan yang sudah memiliki basis sosial dan kelembagaan masyarakat yang kuat agar dapat menjalankan pengembangan Sumber Daya Manusia yang terintegrasi dengan kebutuhan kerja lokal maupun potensi ekonominya.
"BLKK bentuknya bangunan BLK mini yang terdiri dari 1 kejuruan, dilengkapi dengan peralatan dan instrukturnya, pengelola, dan sebagainya. Yang membangun pemerintah di tanah masyarakat," ungkapnya.
Disampaikan Caswiyono secara nasional, Kemenaker mendorong kemandirian BLKK agar menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional. Selama ini, Kemenaker telah menyiapkan paket-paket pelatihan dan sertifikasi serta pengembangan instruktur dari dana APBN. Pihaknya berharap, melalui kegiatan FGD ini dapat menjadi panduan untuk BLKK dalam mendiskusikan langkah-langkah kemandirian yang harus dilakukan ke depan.
" Tentu, anggaran ini tidak mungkin dikucurkan terus-menerus untuk membiayai BLKK. Sebab, kami ingin mereka menjadi lembaga pelatihan yang mandiri yang dapat membiayai dirinya sendiri dan terus beroperasi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia. Masing-masing BLKK memiliki instruktur yang kami latih dan dampingi serta bina terus-menerus agar BLKK ini bisa menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat atau komunitas sekitar. Disamping BLKK harus mandiri, juga harus dapat memenuhi pasar kerja maupun kawasan industri yang saat ini mulai beroperasi dan menyerap tenaga kerja,"pungkasnya.