IDG Kota Pwkalongan Capai 58,29%
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan tahun 2020 yakni 58,29 % yang mana indikatornya menunjukkan bagaimana perempuan di Kota Pekalongan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan telah menyusun hal ini.
Kepala Seksi Statistik BPS Kota Pekalongan, Nur Saidah saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (10/6/2021) menyebutkan bahwa IDG disusun dinilai dari tiga komponen. "Tiga komponen yang menyusun IDG yakni keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 8,82%, keterlibatan pengambilan keputusan sebesar 52,54%, dan sumbangan pendapatan 28,5%," beber Nur.
Menurut Nur, perempuan tak boleh hanya menjadi objek pembangun tetapi juga sebagai subjek pembangunan. "Pencapaian pembangunan manusia berbasis gender direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan IDG," kata Nur.
Disampaikan Nur bahwa perempuan di Kota Pekalongan harus berdaya, mampu berperan aktif dalam bidang ekonomi dan politik.
Kaitannya dengan bidang politik, keterlibatan perempuan dalam politik sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Kepala Seksi Statistik BPS Kota Pekalongan, Nur Saidah saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (10/6/2021) menyebutkan bahwa IDG disusun dinilai dari tiga komponen. "Tiga komponen yang menyusun IDG yakni keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 8,82%, keterlibatan pengambilan keputusan sebesar 52,54%, dan sumbangan pendapatan 28,5%," beber Nur.
Menurut Nur, perempuan tak boleh hanya menjadi objek pembangun tetapi juga sebagai subjek pembangunan. "Pencapaian pembangunan manusia berbasis gender direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan IDG," kata Nur.
Disampaikan Nur bahwa perempuan di Kota Pekalongan harus berdaya, mampu berperan aktif dalam bidang ekonomi dan politik.
Kaitannya dengan bidang politik, keterlibatan perempuan dalam politik sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)