Forkopimda dan Kominda Kota Pekalongan Bahas Isu Strategis Keamanan dan Sosial
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan – Polres Pekalongan Kota bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Pekalongan di Ruang Terang Bulan Setda Kota Pekalongan, Selasa (19/8/2025). Rapat strategis ini dipimpin langsung Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi, S.H., S.I.K., M.H., yang bertujuan untuk menyikapi perkembangan situasi keamanan, politik, sosial, dan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Rapat koordinasi dihadiri jajaran pimpinan daerah dan instansi terkait, di antaranya Dandim 0710 Pekalongan Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos., Sekda Kota Pekalongan Nur Priyantomo, S.E., M.M. yang hadir mewakili Wali Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Anik Anifah, S.H., M.H., Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan, H. Masykur, serta perwakilan BIN, BNN, dan sejumlah lembaga maupun perangkat daerah.
Kehadiran lintas sektor ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dan aparat keamanan dalam mengantisipasi dinamika sosial politik yang berkembang.
Mewakili Wali Kota, Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, menyampaikan bahwa secara umum situasi keamanan di Kota Pekalongan masih relatif kondusif. Namun demikian, ia menekankan bahwa, ada beberapa isu yang perlu mendapat perhatian serius. “Beberapa isu perlu menjadi perhatian kita bersama, seperti pembangunan sebuah yayasan, potensi dampak protes kenaikan PBB, hingga persoalan sampah. Kami berharap forum ini menjadi wadah bersama dalam mencari solusi agar Kota Pekalongan tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.
Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi aktif antarinstansi. Menurutnya, keamanan Kota Pekalongan dapat terus terjaga berkat adanya kerjasama dari semua pihak.
"Hingga saat ini situasi Kota Pekalongan masih terkendali. Permasalahan yang muncul dapat ditangani berkat kerjasama seluruh pihak. Melalui rapat ini, kita harapkan muncul kesepakatan dan langkah nyata untuk menjaga kondusifitas wilayah,” tegasnya.
Dalam rapat ini, berbagai isu aktual menjadi sorotan. Isu nasional terkait dinamika politik menjadi perhatian bersama, sementara di tingkat lokal, rapat membahas sejumlah persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial ekonomi.
"Di antaranya adalah kasus BMT Mitra Umat yang berdampak terhadap kondisi ekonomi warga, penolakan pembangunan yayasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur, maraknya aksi kenakalan remaja seperti balap liar dan gangster, serta potensi munculnya kelompok-kelompok tertentu yang dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,"terangnya.
Melalui diskusi yang intensif, forum menyepakati bahwa, beberapa permasalahan utama perlu segera dimitigasi melalui langkah preemtif dan preventif. Pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif diharapkan mampu mencegah dampak yang lebih luas di masyarakat. Selain itu, koordinasi berkelanjutan antarinstansi juga dianggap sangat penting untuk memastikan setiap isu dapat ditangani secara cepat dan tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, Forkopimda dan Kominda Kota Pekalongan sepakat menjadwalkan rapat koordinasi secara rutin setiap bulan.
"Langkah ini dimaksudkan sebagai upaya penguatan deteksi dini, pencegahan, serta penanganan permasalahan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, stabilitas wilayah dapat terus terjaga sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di Kota Pekalongan,"tukasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)