FDKP Pekalongan Barat, Fokuskan Penanganan Stunting
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Pemerintah kota Pekalongan melalui Kecamatan Pekalongan Barat menyelenggarakan forum diskusi kegiatan pembangunan (FDKP) terkait penanganan kasus stunting dengan melibatkan unsur lintas sektoral, berlangsung di aula kantor kecamatan pekalongan barat, Rabu sore (14/9/2022).
Camat Pekalongan Barat, M. Taufiqu Rochman mengatakan kegiatan FDKP difokuskan penurunan angka stunting di wilayahnya, perlu adanya peran lintas sektoral dalam kasus ini, “Kita hadirkan instansi terkait seperti dinas kesehatan, dinas sosial, bappeda, kemenag, kader pkk dan unsur masyarakat lainnya, agar kita bisa memperoleh masukan dan bisa diskusi bersama,” ucapnya.
Setelah mendapat masukan dari unsur masyarakat, pihaknya akan melanjutkan berkoordinasi dengan instansi terkait agar segera ditindaklanjuti. Beberapa masukan dari unsur masyarakat seperti kader posyandu yakni kerusakan sarpras seperti alat timbangan, karena perawatan yang tidak optimal setelah lama vakum selama pandemi covid-19.
Ia berharap, melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemantauan seluruh sektor, sebab stunting tidak hanya masalah gizi, masih ada faktor lainnya seperti pola asuh, pendidikan keluarga dan pendapatan keluarga. Dari 5.263 balita, berdasarkan hasil penimbangan 436 diantaranya diindikasi stunting.
“Sudah koordinasikan dengan opd terkait, semoga bisa tercover di 2023, selama 2 tahun posyandu vakum sehingga sarpras tidak digunakan dan dirawat dengan baik. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan karena posyandu ini jadi ujung tombak penurunan angka stunting juga,” imbuhnya.
Hadir sebagai narasumber, Ketua TP PKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya mengatakan meskipun sosialisasi gencar dilakukan, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang stunting masih tergolong kurang, sehingga sosialisasi harus terus dimasifkan agar masyarakat lebih familiar stunting.
“Stunting tidak hanya kekurangan gizi buruk dampak ketidaktahuan dari orang tua, tetapi juga pola pengasuhan yang baik banyak belum diketahui, harapan dengan adanya kegiatan sosialisasi termasuk kegiatan ini, zero stunting bisa kita capai,” terangnya.
Inggit mengajak, pendampingan juga diberikan oleh kader pendamping keluarga yang berada di bawah naungan dinas sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Dinsos-P2KB) dimulai sejak pra nikah hingga anak usia 2 tahun agar lebih dioptimalkan dan masyarakat juga diajak lebih kooperatif.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Camat Pekalongan Barat, M. Taufiqu Rochman mengatakan kegiatan FDKP difokuskan penurunan angka stunting di wilayahnya, perlu adanya peran lintas sektoral dalam kasus ini, “Kita hadirkan instansi terkait seperti dinas kesehatan, dinas sosial, bappeda, kemenag, kader pkk dan unsur masyarakat lainnya, agar kita bisa memperoleh masukan dan bisa diskusi bersama,” ucapnya.
Setelah mendapat masukan dari unsur masyarakat, pihaknya akan melanjutkan berkoordinasi dengan instansi terkait agar segera ditindaklanjuti. Beberapa masukan dari unsur masyarakat seperti kader posyandu yakni kerusakan sarpras seperti alat timbangan, karena perawatan yang tidak optimal setelah lama vakum selama pandemi covid-19.
Ia berharap, melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemantauan seluruh sektor, sebab stunting tidak hanya masalah gizi, masih ada faktor lainnya seperti pola asuh, pendidikan keluarga dan pendapatan keluarga. Dari 5.263 balita, berdasarkan hasil penimbangan 436 diantaranya diindikasi stunting.
“Sudah koordinasikan dengan opd terkait, semoga bisa tercover di 2023, selama 2 tahun posyandu vakum sehingga sarpras tidak digunakan dan dirawat dengan baik. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan karena posyandu ini jadi ujung tombak penurunan angka stunting juga,” imbuhnya.
Hadir sebagai narasumber, Ketua TP PKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya mengatakan meskipun sosialisasi gencar dilakukan, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang stunting masih tergolong kurang, sehingga sosialisasi harus terus dimasifkan agar masyarakat lebih familiar stunting.
“Stunting tidak hanya kekurangan gizi buruk dampak ketidaktahuan dari orang tua, tetapi juga pola pengasuhan yang baik banyak belum diketahui, harapan dengan adanya kegiatan sosialisasi termasuk kegiatan ini, zero stunting bisa kita capai,” terangnya.
Inggit mengajak, pendampingan juga diberikan oleh kader pendamping keluarga yang berada di bawah naungan dinas sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Dinsos-P2KB) dimulai sejak pra nikah hingga anak usia 2 tahun agar lebih dioptimalkan dan masyarakat juga diajak lebih kooperatif.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)