Evaluasi Program MBG, Hasilkan Komitmen Perbaikan dan Perluasan Manfaat
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan – Komisi C DPRD Kota Pekalongan menggelar rapat kerja bersama jajaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kota Pekalongan di Ruang Sidang Paripurna Gedung Diklat, Kamis (18/9/2025). Rapat paripurna kali ini membahas evaluasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini berjalan di sejumlah sekolah di Kota Batik.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa, MBG merupakan program strategis yang memiliki dua dampak sekaligus, yakni pemenuhan gizi bagi siswa dan penguatan ekonomi masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak, mulai dari dapur SPPG, sekolah, hingga UMKM lokal yang turut merasakan manfaatnya.
“Berdasarkan laporan, saat ini ada 14 dapur SPPG yang melayani sekitar 51 ribu siswa maupun sasaran MBG lain seperti ibu hamil. Jumlah ini baru sekitar 40 persen dari target 102 ribu penerima manfaat. Ke depan, dapur-dapur ini harus lebih optimal, bukan hanya memastikan kualitas makanan, tetapi juga memperluas jangkauan penerima,” ujar Azmi.
Ia menambahkan, DPRD Kota Pekalongan berkomitmen mendukung perbaikan kualitas dan tata kelola MBG melalui pengawasan dan dorongan kebijakan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting agar manfaat program semakin luas.
“UMKM lokal harus benar-benar dilibatkan, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga dukungan logistik. Dengan begitu, program ini menyehatkan anak-anak sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Budi Setiawan, menegaskan bahwa, evaluasi digelar untuk menindaklanjuti masukan masyarakat sekaligus mengidentifikasi persoalan teknis di lapangan. Ia mengakui ada kendala kecil, misalnya soal variasi menu, namun semua pihak sudah sepakat untuk segera melakukan perbaikan.
“Setiap masukan dari masyarakat adalah bahan berharga untuk penyempurnaan program. Misalnya ada keluhan soal menu di suatu sekolah, itu langsung kita jadikan evaluasi. Ke depan, dapur MBG harus benar-benar memenuhi standar higienitas dan kesehatan. Bahkan kami dorong agar setiap dapur SPPG memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan,” terang Budi.
Terkait anggaran, Budi menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp15 ribu per porsi. Rinciannya, Rp2 ribu untuk sewa dapur, Rp3 ribu biaya operasional, dan Rp10 ribu untuk bahan makanan.
“Kami akan terus mengawal agar anggaran ini tepat sasaran, terserap maksimal, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak serta masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator SPPG Wilayah Kota Pekalongan, M. Noor Faishal Zakiy, melaporkan bahwa, hingga 18 September 2025, jumlah penerima manfaat MBG mencapai 51 ribu orang. Pria yang akrab disapa Faishal ini mengaku, meskipun ada beberapa catatan teknis, secara umum program berjalan baik.
"Kami siap menindaklanjuti setiap masukan. Aduan bisa disampaikan langsung ke SPPG terdekat, dan jika belum teratasi akan kami koordinasikan di tingkat wilayah. Prinsipnya, semua anak harus mendapatkan makanan bergizi dengan kualitas terbaik,” ujarnya.
Faishal juga menjelaskan bahwa, proses sertifikasi dapur berjalan paralel dengan operasional. Langkah ini ditempuh agar layanan MBG tidak terhenti, sembari memenuhi persyaratan dari Dinas Kesehatan maupun Badan Gizi Nasional.
"Kami berkomitmen memperbaiki kualitas, menjaga distribusi lancar, dan memastikan masyarakat percaya dengan program ini,” tambahnya.
Rapat evaluasi ditutup dengan kesepakatan bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
"DPRD, pemerintah daerah, dan SPPG berkomitmen agar Program MBG di Kota Pekalongan semakin baik, tidak hanya dari segi kualitas menu dan distribusi, tetapi juga dalam memperluas cakupan penerima manfaat. Dengan demikian, tujuan dari program MBG tersebut, yakni peningkatan gizi anak sekaligus penguatan ekonomi lokal, dapat tercapai secara optimal,"tukasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)