Entaskan Kemiskinan, Pemkot Targetkan Angka Kemiskinan Tahun 2019 Capai 6,28 Persen

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan saat ini masih berupaya keras untuk mengentaskan kemiskinan warganya. Meskipun dari data menunjukkan terjadi penurunan secara signifikan setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan dapat turun kembali menjadi 6,28 persen hingga akhir tahun 2019. Demikian disampaikan Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz, SE saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat yang berlangsung di Aula Kantor BKD Kota Pekalongan, Senin (28/10/2019).

Kegiatan rakor ini juga turut dihadiri oleh Asisten Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Erli Nufiati SE, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Ir Anita Heru Kusumorini MSc, Kepala OPD Pemkot Pekalongan atau yang mewakili, para lurah dan dunia usaha. Bertindak sebagai narasumber Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP2KB) Kota Pekalongan, Drs Gunindyo, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan, Slamet Hariyadi SH MHum, Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Pekalongan.

Pada rakor tersebut, Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE menyampaikan apresiasi adanya rakor tersebut guna membahas sekaligus me-review kembali masalah penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan, sehingga dapat dirumuskan kembali mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan hal tersebut. Saelany menjelaskan patut disyukuri setiap tahunnya angka kemiskinan di Kota Pekalongan dapat turun. Berdasarkan data BPS Kota Pekalongan, pada tahun 2015 angka kemiskinan di Kota Pekalongan mencapai 8,09 persen/ 2016 7,92 persen/ 2017 turun menjadi 7,47 persen. Sedangkan tahun 2018, angka kemiskinan turun lagi diangka 6,75 persen dan 2019 ini ditargetkan turun menjadi 6,28 persen sehingga pada akhir RPJMD 2016-2021 dapat tercapai 5,14 persen.

“Dalam hal masalah penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah menggulirkan sebuah kebijakan dan program yang dilakukan secara sistematis, terencana dan saling bersinergi, baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun dengan dunia usaha. Saat ini Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah merilis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dimana dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2019 sebanyak 29.618 Rumah Tangga Sasaran yang kemudian telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pekalongan nomor 401/1027 Tahun 2019.

Oleh karena itu, Saelany meminta semua stakeholder penanggulangan kemiskinan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tersebut, sebagai data dasar dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan, baik layanan pendidikan, kesehatan, sosial, rumah layak huni maupun program penanggulangan kemiskinan lainnya, agar penanganannya lebih tepat sasaran, sehingga segala target yang dicanangkan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2021 mendatang dapat terealisasi.

“Melalui rakor ini Saya mengharapkan ada diskusi intens bagaimana data base single data untuk percepatan penuntasan angka kemiskinan di Kota Pekalongan bisa dijadikan rujukan. Kemudian untuk meningkatkan koordinasi antara jajaran Pemkot, Provinsi dan pusat karena ternyata banyak tumpang tindih data sebelumnya, data yang dirilis di Dindik, Dindukcapil, maupun Dinsos terkadang berbeda, kami juga sering mendatangkan tim dari pusat untuk memberikan masukan dan pendampingan advokasi sehingga kami harapkan kegiatan ini tidak hanya seremonial saja tetapi ada tindak nyata atau karya nyata langsung menangani kepada masyarakat,” terang Saelany.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Ir Anita Heru Kusumorini Msc menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan. Menurut Anita, Pemkot Pekalongan hingga saat ini terus berupaya melakukan langkah terutama melakukan pendataan serta verifikasi data jumlah warga miskin oleh Dinas Sosial melalui sitem terintegrasi.

“Bahwa saat ini data orang miskin yang ada di Dinsos dan sudah diverifikasi lewat Kemensos by name by address, harapan kami jika ada program kegiatan di masing-masing sektor bisa menggunakan data tersebut, sehingga angka kemiskinan di Kota Pekalongan ini bisa diturunkan secara bersinergi bersama sehingga pada akhir RPJMD target bisa terpenuhi,” imbuh Anita

Lebih lanjut, Anita memaparkan bahwa pihaknya mengimbau OPD dan stakeholders terkait dapat memanfaatkan data kemiskinan terintegrasi tersebut dengan sebaik-baiknya, yang rutin dilakukan pemutakhiran data setiap tahunnya yang dapat diketahui nama, KK, NIK, tanggungan anak balita, anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, dan sebagainya baik melalui program PKH atau di masing-masing OPD dan dunia usaha.

“Harapannya nanti yang sudah terentas kemiskinan bisa dikeluarkan, meskipun data itu memasukkan sampai desil 4 penduduk Kota Pekalongan, sampai 40 persen penduduk berpenghasilan terbawah di Kota Pekalongan tentu untuk program sasarannya akan disesuaikan, seperti desile 1 untuk tingkat kemiskinan terparah dengan pemberian bantuan, tidak mungkin bisa diberdayakan, yang bisa diperdayakan desile 2-4, sasarannya masing-masing sesuai programnya,” tandas Anita.