Entaskan Kemiskinan, KPM PKH Bakal Dibekali Pelatihan Usaha
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP2KB) setempat sangat serius mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan di tengah masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 1532 KPM yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Tidak hanya adanya penambahan kuota penerima, pemerintah mendorong KPM untuk bisa meningkatkan perekonomian mereka dengan memberikan berbagai pelatihan wirausaha melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) setempat. Demikian disampaikan Plt Dinsos-P2KB Kota Pekalongan,Ir Budiyanto,MPi,MHum usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Program PKH yang digelar di Aula Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Rabu (23/9/2020).
“Rencana di akhir tahun ini ada 100 orang perwakilan dari KPM PKH yang kami coba daftarkan untuk ikut pelatihan di BLK untuk memberikan bekal skill kepada mereka, mendorong mereka untuk bisa lebih mandiri dan sejahtera (graduasi),” ujar Budiyanto.
Budiyanto menjelaskan, pemanfaatan program PKH sendiri digunakan untuk meningkatkan taraf hidup, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Kriteria penerima PKH diantaranya komponen kesehatan meliputi ibu hamil yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta, anak usia dini Rp3 juta, anak sekolah tingkat SD Rp900 ribu, tingkat SMP sebesar Rp1,5 juta, tingkat SMA Rp2 juta, disabilitas berat Rp2,4 juta dan lanjut usia sebesar Rp2,4 juta per jiwa. Di Kota Pekalongan sendiri, lanjut Budiyanto, program PKH sudah berjalan sejak tahun 2012, dan di tahun 2020 ini, jumlah KPM Eligible di Kota Pekalongan sebanyak 10.695 KPM yang berada dibawah koordinasi Dinsos-P2KB Kota Pekalongan.
“KPM PKH ini kami beri waktu penerimaan PKH selama 7 tahun. Dengan adanya kerjasama pelatihan skill dengan BLK baik itu kursus menjahit, rias salon, membuat kue dan sebagainya guna memfasilitasi mereka agar nantinya bisa memanfaatkan skill tersebut untuk lebih mandiri, berusaha keras, perekonomiannya semakin meningkat,dari prasejahtera menjadi lebih sejahtera sehingga bisa digantikan untuk KPM lain yang lebih berhak. Alhamdulillah di periode September Tahun 2020 ini sudah ada 373 KPM yang telah graduasi atau menyatakan mundur secara sukarela dari program PKH karena mereka sudah merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya,” terang Budiyanto.
Walikota Pekalongan,HM Saelany Machfudz,SE menyampaikan apresiasi kepada para KPM PKH yang secara sukarela sudah mengundurkan diri dari program tersebut untuk bisa dialihkan membantu warga miskin lain yang lebih berhak menerima. Pihaknya juga menyambut baik adanya pelatihan usaha bagi KPM dan terus menghimbau bagi KPM PKH yang telah mandiri dan sudah mengalami peningkatan kesejahteraan diharapkan secara sadar untuk mengundurkan diri dari program PKH tersebut.
“Dengan sosialisasi ini setidaknya mengingatkan KPM PKH juga yang sudah tergolong mandiri atau sudah mampu, sekiranya dengan kesadaran sendiri untuk bisa mengajukan pengunduran diri agar digantikan warga lain yang tidak mampu. Kami beri kesempatan untuk dibantu selama 5 tahun sudah cukup bahkan masih di tambah lagi 2 tahun lagi. Namun, bukan berarti harus 7 tahun targetnya untuk bisa sejahtera. Adanya pelatihan kursus dari BLK ini juga mereka bisa dimanfaatkan dengan baik untuk merintis usaha sehingga ke depan mereka bisa betul-betul sejahtera pada akhirnya dan mandiri artinya tidak perlu dibantu lagi dan bisa digantikan untuk KPM miskin lainnya,”tandas Saelany.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
“Rencana di akhir tahun ini ada 100 orang perwakilan dari KPM PKH yang kami coba daftarkan untuk ikut pelatihan di BLK untuk memberikan bekal skill kepada mereka, mendorong mereka untuk bisa lebih mandiri dan sejahtera (graduasi),” ujar Budiyanto.
Budiyanto menjelaskan, pemanfaatan program PKH sendiri digunakan untuk meningkatkan taraf hidup, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Kriteria penerima PKH diantaranya komponen kesehatan meliputi ibu hamil yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta, anak usia dini Rp3 juta, anak sekolah tingkat SD Rp900 ribu, tingkat SMP sebesar Rp1,5 juta, tingkat SMA Rp2 juta, disabilitas berat Rp2,4 juta dan lanjut usia sebesar Rp2,4 juta per jiwa. Di Kota Pekalongan sendiri, lanjut Budiyanto, program PKH sudah berjalan sejak tahun 2012, dan di tahun 2020 ini, jumlah KPM Eligible di Kota Pekalongan sebanyak 10.695 KPM yang berada dibawah koordinasi Dinsos-P2KB Kota Pekalongan.
“KPM PKH ini kami beri waktu penerimaan PKH selama 7 tahun. Dengan adanya kerjasama pelatihan skill dengan BLK baik itu kursus menjahit, rias salon, membuat kue dan sebagainya guna memfasilitasi mereka agar nantinya bisa memanfaatkan skill tersebut untuk lebih mandiri, berusaha keras, perekonomiannya semakin meningkat,dari prasejahtera menjadi lebih sejahtera sehingga bisa digantikan untuk KPM lain yang lebih berhak. Alhamdulillah di periode September Tahun 2020 ini sudah ada 373 KPM yang telah graduasi atau menyatakan mundur secara sukarela dari program PKH karena mereka sudah merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya,” terang Budiyanto.
Walikota Pekalongan,HM Saelany Machfudz,SE menyampaikan apresiasi kepada para KPM PKH yang secara sukarela sudah mengundurkan diri dari program tersebut untuk bisa dialihkan membantu warga miskin lain yang lebih berhak menerima. Pihaknya juga menyambut baik adanya pelatihan usaha bagi KPM dan terus menghimbau bagi KPM PKH yang telah mandiri dan sudah mengalami peningkatan kesejahteraan diharapkan secara sadar untuk mengundurkan diri dari program PKH tersebut.
“Dengan sosialisasi ini setidaknya mengingatkan KPM PKH juga yang sudah tergolong mandiri atau sudah mampu, sekiranya dengan kesadaran sendiri untuk bisa mengajukan pengunduran diri agar digantikan warga lain yang tidak mampu. Kami beri kesempatan untuk dibantu selama 5 tahun sudah cukup bahkan masih di tambah lagi 2 tahun lagi. Namun, bukan berarti harus 7 tahun targetnya untuk bisa sejahtera. Adanya pelatihan kursus dari BLK ini juga mereka bisa dimanfaatkan dengan baik untuk merintis usaha sehingga ke depan mereka bisa betul-betul sejahtera pada akhirnya dan mandiri artinya tidak perlu dibantu lagi dan bisa digantikan untuk KPM miskin lainnya,”tandas Saelany.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)