Dukung Layanan Pendidikan Disabilitas, Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Dukung Layanan Pendidikan Disabilitas, Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Kota Pekalongan – Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memperkuat layanan pendidikan bagi anak disabilitas melalui kolaborasi lintas sektor bersama Dinas Sosial, kelurahan melalui Forum Komunikasi Sekolah dan Sekitar (FKSS), puskesmas, sekolah, komunitas, relawan, keluarga murid, serta Duta Genre.
Hal ini disampaikan Pamong Ajar SKB, Rizki Ainul Imud, baru-baru ini. Melalui kolaborasi dan sinergi tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhannya, tetapi juga kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat, mengembangkan keterampilan sosial, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian.
Dukungan berbagai pihak berperan dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan yang inklusif bagi anak disabilitas.
Ia mengungkapkan bahwa SKB aktif menjangkau anak disabilitas yang belum memperoleh layanan pendidikan, termasuk yang belum tertampung di Sekolah Luar Biasa (SLB) melalui koordinasi dengan kelurahan, Dinas Sosial, FKSS, kader masyarakat, serta informasi dari warga dan keluarga. Setelah teridentifikasi, SKB melakukan pendekatan kepada orang tua untuk memberikan informasi mengenai layanan pendidikan yang tersedia sesuai kebutuhan dan kemampuan anak.
Selain dukungan dalam pendataan dan penjangkauan, SKB membutuhkan penguatan edukasi masyarakat serta pendampingan keluarga agar anak disabilitas mendapatkan dukungan yang optimal. SKTM juga dapat menjadi salah satu dokumen pendukung untuk mengidentifikasi keluarga dengan keterbatasan ekonomi sehingga bantuan atau program pendidikan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran. Meski demikian, layanan pendidikan di SKB tetap terbuka bagi anak disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami berharap kolaborasi lintas sektor tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi kerja bersama yang berkelanjutan dalam pendataan, penjangkauan, edukasi masyarakat, pendampingan keluarga, dan pemenuhan hak-hak anak disabilitas," tutupnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kehadiran FKSS, Dinas Sosial, dan Duta Genre menjadi contoh nyata bahwa inklusi tidak hanya berbicara tentang akses pendidikan, tetapi kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, saling memahami, dan membangun penerimaan di masyarakat.
(Tim Liputan Dinkominfo/dea)
Kota Pekalongan – Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memperkuat layanan pendidikan bagi anak disabilitas melalui kolaborasi lintas sektor bersama Dinas Sosial, kelurahan melalui Forum Komunikasi Sekolah dan Sekitar (FKSS), puskesmas, sekolah, komunitas, relawan, keluarga murid, serta Duta Genre.
Hal ini disampaikan Pamong Ajar SKB, Rizki Ainul Imud, baru-baru ini. Melalui kolaborasi dan sinergi tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhannya, tetapi juga kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat, mengembangkan keterampilan sosial, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian.
Dukungan berbagai pihak berperan dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan yang inklusif bagi anak disabilitas.
Ia mengungkapkan bahwa SKB aktif menjangkau anak disabilitas yang belum memperoleh layanan pendidikan, termasuk yang belum tertampung di Sekolah Luar Biasa (SLB) melalui koordinasi dengan kelurahan, Dinas Sosial, FKSS, kader masyarakat, serta informasi dari warga dan keluarga. Setelah teridentifikasi, SKB melakukan pendekatan kepada orang tua untuk memberikan informasi mengenai layanan pendidikan yang tersedia sesuai kebutuhan dan kemampuan anak.
Selain dukungan dalam pendataan dan penjangkauan, SKB membutuhkan penguatan edukasi masyarakat serta pendampingan keluarga agar anak disabilitas mendapatkan dukungan yang optimal. SKTM juga dapat menjadi salah satu dokumen pendukung untuk mengidentifikasi keluarga dengan keterbatasan ekonomi sehingga bantuan atau program pendidikan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran. Meski demikian, layanan pendidikan di SKB tetap terbuka bagi anak disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami berharap kolaborasi lintas sektor tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi kerja bersama yang berkelanjutan dalam pendataan, penjangkauan, edukasi masyarakat, pendampingan keluarga, dan pemenuhan hak-hak anak disabilitas," tutupnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kehadiran FKSS, Dinas Sosial, dan Duta Genre menjadi contoh nyata bahwa inklusi tidak hanya berbicara tentang akses pendidikan, tetapi kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, saling memahami, dan membangun penerimaan di masyarakat.
(Tim Liputan Dinkominfo/dea)