DPMPTSP Kebut Pembangunan MPP Kota Pekalongan
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Pemerintah Kota Pekalongan melalui Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat terus berupaya merampungkan pekerjaan fisik Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasikan tepat di sebelah Kantor DPMPTSP setempat. Terkait progress pembangunan MPP di Kota Pekalongan tersebut saat ini sudah sekitar 35 persen dari pekerjaan fisik khusus di lantai 2.
Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono mengungkapkan bahwa, di tahap kedua pekerjaan fisik MPP di tahun 2023 mendatang, usulan jajaran DPMPTSP bisa diterima oleh Tim Anggaran Daerah dan DPRD Kota pekalongan, sehingga kekurangan anggaran dana sekitar Rp3 Milliar di tahun 2023 yang meliputi Rp1,5 Milliar untuk kelengkapan sarana dan prasarana serta Rp1,5 Milliar untuk pekerjaan fisik tahap II pembangunan MPP bisa diakomodir semuanya di tahun depan.
"Berdasarkan regulasi yang ada , di tahun 2023 mendatang, Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPMPTSP bisa mewujudkan konstruksi bangunan fisik untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik yang representatif dan bisa menyelenggarakan pelayanan publik dengan memfasilitasi pelayanan dengan opd terkait dan instansi vertikal di satu tempat yang terpadu," terangnya saat ditemui usai membuka kegiatan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha pada hari kedua, berlangsung di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Kamis siang (13/10/2022).
Beno menjelaskan, pembangunan MPP Kota Pekalongan dilakukan dalam beberapa tahap hingga 2023 mendatang. Keberadaan MPP sesuai dengan ketentuan dan amanah dari Perpres dan Permenpan RB bahwa tiap daerah memang diwajibkan menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu. Rencananya pekerjaan fisik tahap 2 bisa selesai pada pertengahan Bulan Agustus 2023 dan bisa segera dilaunching MPP Kota Pekalongan pada Bulan Oktober-November 2023.
"Dengan selesainya pembangunan gedung MPP Kota Pekalongan ini diharapkan bisa mewujudkan pelayanan publik yang terjangkau, aman, cepat, kondusif untuk masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kota Pekalongan," pungkasnya.
Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono mengungkapkan bahwa, di tahap kedua pekerjaan fisik MPP di tahun 2023 mendatang, usulan jajaran DPMPTSP bisa diterima oleh Tim Anggaran Daerah dan DPRD Kota pekalongan, sehingga kekurangan anggaran dana sekitar Rp3 Milliar di tahun 2023 yang meliputi Rp1,5 Milliar untuk kelengkapan sarana dan prasarana serta Rp1,5 Milliar untuk pekerjaan fisik tahap II pembangunan MPP bisa diakomodir semuanya di tahun depan.
"Berdasarkan regulasi yang ada , di tahun 2023 mendatang, Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPMPTSP bisa mewujudkan konstruksi bangunan fisik untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik yang representatif dan bisa menyelenggarakan pelayanan publik dengan memfasilitasi pelayanan dengan opd terkait dan instansi vertikal di satu tempat yang terpadu," terangnya saat ditemui usai membuka kegiatan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha pada hari kedua, berlangsung di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Kamis siang (13/10/2022).
Beno menjelaskan, pembangunan MPP Kota Pekalongan dilakukan dalam beberapa tahap hingga 2023 mendatang. Keberadaan MPP sesuai dengan ketentuan dan amanah dari Perpres dan Permenpan RB bahwa tiap daerah memang diwajibkan menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu. Rencananya pekerjaan fisik tahap 2 bisa selesai pada pertengahan Bulan Agustus 2023 dan bisa segera dilaunching MPP Kota Pekalongan pada Bulan Oktober-November 2023.
"Dengan selesainya pembangunan gedung MPP Kota Pekalongan ini diharapkan bisa mewujudkan pelayanan publik yang terjangkau, aman, cepat, kondusif untuk masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kota Pekalongan," pungkasnya.