DPMPPA Gelar Pengarahan LPM-BKM Periode 2022-2026
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan – Dalam rangka memberikan pengarahan, motivasi, meningkatkan kapasitas (kemampuan) para pengurus re-organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang baru untuk periode 2022-2026 Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) menggelar kegiatan pengarahan guna pemantapan bagi pengurus LPM dan BKM yang terpilih di ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Senin(06/12/2021).
Plt Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono S.Sos., M.Si hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, ia menyampaikan tujuan kegiatan ini selain untuk meberikan pengarahan dan pemantapan kepada pengurus yang baru, juga untuk membe rikan apresiasi kepada para lurah, camat dan pihak-pihak terkait yang telah melaksanakan proses re-organisasi LPM dan BKM dengan baik.
Sabaryo berharap dengan re-organisasi ini para pengurus LPM dan BKM terpilih dapat menjalankan tugas sebagai mitra Pemerintah Kota dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Pekalongan selama 5 tahun kedepan dan memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat (KMPM) Kota Pekalongan, Mualim S.Pd menyebutkan pemilihan kepengurusan LPM dan BKM ini mengikuti petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis yang mengacu dari Peraturan Walikota (Perwal) minimal 30% berasal dari pengurus lama, “Re-organisasi LPM dan BKM ini paling tidak 30% nya berasal dari pengurus lama dengan catatan yang bersangkutan masih siap dan bersedia dan selama yang bersangkutan masih dipilih,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mualim menerangkan LPM dan BKM merupakan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, namun dalam menjalankan tugasnya harus berkoordinasi dan bersinkronasi dengan Pemerintah Kota, terlebih dengan DPMPPA yang merupakan fasilitator.
“Kita menginginkan kepengurusan baru yang lebih fresh, kemudian juga harapannya LPM dan BKM kedepan akan lebih baik lagi dalam memberikan terhadap masyarakat baik pelayanan kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik,”pungkasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Plt Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono S.Sos., M.Si hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, ia menyampaikan tujuan kegiatan ini selain untuk meberikan pengarahan dan pemantapan kepada pengurus yang baru, juga untuk membe rikan apresiasi kepada para lurah, camat dan pihak-pihak terkait yang telah melaksanakan proses re-organisasi LPM dan BKM dengan baik.
Sabaryo berharap dengan re-organisasi ini para pengurus LPM dan BKM terpilih dapat menjalankan tugas sebagai mitra Pemerintah Kota dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Pekalongan selama 5 tahun kedepan dan memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat (KMPM) Kota Pekalongan, Mualim S.Pd menyebutkan pemilihan kepengurusan LPM dan BKM ini mengikuti petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis yang mengacu dari Peraturan Walikota (Perwal) minimal 30% berasal dari pengurus lama, “Re-organisasi LPM dan BKM ini paling tidak 30% nya berasal dari pengurus lama dengan catatan yang bersangkutan masih siap dan bersedia dan selama yang bersangkutan masih dipilih,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mualim menerangkan LPM dan BKM merupakan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, namun dalam menjalankan tugasnya harus berkoordinasi dan bersinkronasi dengan Pemerintah Kota, terlebih dengan DPMPPA yang merupakan fasilitator.
“Kita menginginkan kepengurusan baru yang lebih fresh, kemudian juga harapannya LPM dan BKM kedepan akan lebih baik lagi dalam memberikan terhadap masyarakat baik pelayanan kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik,”pungkasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)