Dorong Kesejahteraan Anak, Pemkot Genjot Rencana Aksi Daerah Pengendalian Anak Tidak Sekolah Bersama Seluruh Unsur
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan anak di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat terus melakukan upaya bersama sejumlah unsur tak hanya dari dunia pendidikan saja tetapi juga perangkat daerah lain yang bersinggungan baik secara langsung maupun tidak dalam penanganan anak tidak sekolah atau putus sekolah. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pengendalian Anak Tidak Sekolah (RAD-ATS), bertempat di Ruang Buketan, Kantor Setda setempat, Rabu (23/10/2024). Kegiatan ini dibuka langsung oleh plt Walikota Pekalongan, Salahudin, didampingi Kepala Bappeda, Cayekti Widigdo, Asisten I Setda, Soesilo dan lainnya.
Cayekti menjelaskan bahwa upaya pengendalian anak tidak sekolah di Kota Pekalongan sudah lama sekitar 4 tahun yang lalu, dan pada tahun 2024 sejak Januari, Kota Pekalongan menjadi bagian dari program Unicef di Jawa Tengah dalam kesejahteraan anak remaja. Atas penunjukkan tersebut, Cayekti menjelaskan upaya yang sudah kita lakukan dari sisi regulasi yakni dengan membentuk tim terdiri dari 3 unsur antara lain tim koordinasi, tim teknis dan sekretariat.
“Tim koordinasi berfungsi memberikan arah kebijakan agar upaya untuk ini bisa berjalan, tim teknis terdiri dari 3 sub yang pertama bekerja untuk melakukan rencana aksi daerah pengendalian anak tidak sekolah, kedua melakukan pendataan ATS agar terdata dengan baik, dan ketiga mengembalikan anak tersebut untuk kembali sekolah. Jadi mulai dari perencanaan, pendataan, melakukan pengembalian supaya anak bisa kembali ke lembaga pendidikan sudah dilakukan,” katanya.
Tim tersebut terdiri dari beberapa unsur yang tidak hanya berasal dari dunia pendidikan saja tetapi juga perangkat daerah yang lain yang bersinggungan baik secara langsung maupun tidak dengan kebutuhan anak, seperti yang dilakukan pada RAD-ATS kali ini, Bappeda mengundang DKP, Dinperinaker, DPMPPA, Dinas Kesehatan, dunia usaha dan lainnya.
Lanjut Cayekti, terkait data ATS, pihaknya mendapatkan data anak tidak sekolah dari Kemendikbud-Ristek melalui Dinas Pendidikan, setelah mendapatkan data tersebut dilakukan verifikasi dan validasi oleh Disdukcapil untuk memastikan bahwa anak itu merupakan warga Kota Pekalongan atau bukan. Usai memastikan hal tersebut, data tersebut disampaikan kepada kelurahan guna memastikan apakah bersangkutan sekolah atau tidak untuk diunggah ke aplikasi tuntas milik Bappeda.
“Dari sekitar 2601 anak, per 21 Oktober kita mendapatkan ATS sekitar 1623 dari angka tersebut setelah dilakukan verifikasi dan validasi yang sekolah 89 anak, masuk pesantren 232 anak, meninggal 8 anak dan tidak ketemu 80 anak, sehingga saat ini data ATS ada 1200 anak. Kami berterima kasih semua unsur sudah bergerak bersama dan masih akan kami dorong terus melalui aplikasi tuntas, karena dengan aplikasi ini akan diketahui dinas mana yang bisa melakukan penanganan berdasarkan alasan yang sudah disampaikan oleh kelurahan atas dasar verifikasi lapangan langsung,” katanya.
Sementara itu, Salahudin menekankan bahwa rencana daerah terkait anak putus/tidak sekolah harus kita dibahas dan dievaluasi bersama dengan seluruh stakeholder yang ada baik dengan dewan pendidikan, Kemenag, badan usaha, dan lainnya untuk menurunkan persentase anak tidak sekolah tersebut.
“Dari 2600 sekitar 1200 an, semoga angka ini bisa kita dorong lagi untuk sekolah baik melalui kejar paket A,B maupun C dengan cara memperbanyak PKBM dan tempatnya tidak jauh dengan sasaran-sasaran itu. Kita sudah mendorong ke Bappeda untuk meneliti mengapa ada sekitar seribuan anak tidak bersekolah masalahnya apa sehingga kalau tahu masalahnya, solusinya lebih tepat sasaran,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menghimbau agar orang tua wajib memberikan pendidikan karakter yang baik sejak dini, sehingga ketika anak mulai sekolah dimanapun, mereka akan punya karakter yang baik yang diharapkan bisa menjauhkan dari hal-hal negatif yang memberi pengaruh buruk dalam keberlanjutan pendidikannya.
(Dinkominfo Kota Pekalongan)
Cayekti menjelaskan bahwa upaya pengendalian anak tidak sekolah di Kota Pekalongan sudah lama sekitar 4 tahun yang lalu, dan pada tahun 2024 sejak Januari, Kota Pekalongan menjadi bagian dari program Unicef di Jawa Tengah dalam kesejahteraan anak remaja. Atas penunjukkan tersebut, Cayekti menjelaskan upaya yang sudah kita lakukan dari sisi regulasi yakni dengan membentuk tim terdiri dari 3 unsur antara lain tim koordinasi, tim teknis dan sekretariat.
“Tim koordinasi berfungsi memberikan arah kebijakan agar upaya untuk ini bisa berjalan, tim teknis terdiri dari 3 sub yang pertama bekerja untuk melakukan rencana aksi daerah pengendalian anak tidak sekolah, kedua melakukan pendataan ATS agar terdata dengan baik, dan ketiga mengembalikan anak tersebut untuk kembali sekolah. Jadi mulai dari perencanaan, pendataan, melakukan pengembalian supaya anak bisa kembali ke lembaga pendidikan sudah dilakukan,” katanya.
Tim tersebut terdiri dari beberapa unsur yang tidak hanya berasal dari dunia pendidikan saja tetapi juga perangkat daerah yang lain yang bersinggungan baik secara langsung maupun tidak dengan kebutuhan anak, seperti yang dilakukan pada RAD-ATS kali ini, Bappeda mengundang DKP, Dinperinaker, DPMPPA, Dinas Kesehatan, dunia usaha dan lainnya.
Lanjut Cayekti, terkait data ATS, pihaknya mendapatkan data anak tidak sekolah dari Kemendikbud-Ristek melalui Dinas Pendidikan, setelah mendapatkan data tersebut dilakukan verifikasi dan validasi oleh Disdukcapil untuk memastikan bahwa anak itu merupakan warga Kota Pekalongan atau bukan. Usai memastikan hal tersebut, data tersebut disampaikan kepada kelurahan guna memastikan apakah bersangkutan sekolah atau tidak untuk diunggah ke aplikasi tuntas milik Bappeda.
“Dari sekitar 2601 anak, per 21 Oktober kita mendapatkan ATS sekitar 1623 dari angka tersebut setelah dilakukan verifikasi dan validasi yang sekolah 89 anak, masuk pesantren 232 anak, meninggal 8 anak dan tidak ketemu 80 anak, sehingga saat ini data ATS ada 1200 anak. Kami berterima kasih semua unsur sudah bergerak bersama dan masih akan kami dorong terus melalui aplikasi tuntas, karena dengan aplikasi ini akan diketahui dinas mana yang bisa melakukan penanganan berdasarkan alasan yang sudah disampaikan oleh kelurahan atas dasar verifikasi lapangan langsung,” katanya.
Sementara itu, Salahudin menekankan bahwa rencana daerah terkait anak putus/tidak sekolah harus kita dibahas dan dievaluasi bersama dengan seluruh stakeholder yang ada baik dengan dewan pendidikan, Kemenag, badan usaha, dan lainnya untuk menurunkan persentase anak tidak sekolah tersebut.
“Dari 2600 sekitar 1200 an, semoga angka ini bisa kita dorong lagi untuk sekolah baik melalui kejar paket A,B maupun C dengan cara memperbanyak PKBM dan tempatnya tidak jauh dengan sasaran-sasaran itu. Kita sudah mendorong ke Bappeda untuk meneliti mengapa ada sekitar seribuan anak tidak bersekolah masalahnya apa sehingga kalau tahu masalahnya, solusinya lebih tepat sasaran,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menghimbau agar orang tua wajib memberikan pendidikan karakter yang baik sejak dini, sehingga ketika anak mulai sekolah dimanapun, mereka akan punya karakter yang baik yang diharapkan bisa menjauhkan dari hal-hal negatif yang memberi pengaruh buruk dalam keberlanjutan pendidikannya.
(Dinkominfo Kota Pekalongan)