Dinkes Kota Pekalongan Dorong Peningkatan IKS
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekalongan terus berupaya mendorong peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kota Pekalongan. Pasalnya tahun 2022 IKS di Kota Pekalongan 0,31 persen, dan angka ini jauh dari keluarga sehat yakni 0,8 persen. Dari 12 indikator yang harus dipenuhi ada 6 indikator yang menjadi PR karena belum memenuhi target.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinkes Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto melalui Sekretaris Dinkes, dr Junaedi Wibawa saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (11/4/2023). "IKS Kota Pekalongan masih jauh dari target nasional yang mensyaratkan keluarga sehat. Indeks kita masih di bawah 0,5 persen artinya kita tidak masuk kriteria sehat, bahkan tidak bisa dikatakan prasehat karena kategori prasehat indeksnya 0,5-0 8 persen," terang dr Junaedi.
Ada 12 indikator yang untuk menentukan IKS yakni keluarga berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan resmi, bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI ekskusif, tumbuh kembang bayi dan balita selalu dimonitor setiap bulannya, penderita TB berobat sesuai dengan ketentuan, yang mengalami tekanan darah tinggi berobat secara teratur, seluruh anggota keluarga bebas rokok, seluruh keluarga yang tercantum dalam KK menjadi anggota JKN, memiliki akses terhadap air bersih dan layak minum, keluarga merupakan pengguna jamban sehat, dan keluarga dengan gangguan jiwa tidak ditelantarkan.
"Dari indikator tersebut ada enam indikator yang perlu penyelesaian secara khusus seperti pengobatan TB dan Hipertensi, kami melalui puskesmas atau faskes lainnya harus memberikan pemahaman lebih kepada penderita TB agar secara teratur mengonsumsi obat, begitu pula hipertensi. Keduanya harus terkontrol," jelas dr Junaedi.
Lanjut dr Junaedi menyebutkan indikator lainnya yakni gangguan penyakit jiwa di Kota Pekalongan yang berobat dan tidak ditelantarkan baru 43,08 persen. Budaya merokok dalam satu keluarga juga 53 persen. "Anggota KK di Kota Pekalongan yang sudah mendapat pelayanan JKN masih 50 persen. Sejak April ini kami mulai meningkatkan pengguna pelayanan JKN agar bisa 95 persen," beber dr Junaedi.
Selanjutnya indikator keenam yang belum memenuhi target yakni keluarga merupakan pengguna jamban sehat, beberapa hari yang lalu Pemkot Pekalongan telah mendeklarasikan Universal Health Coverage (UHC).
Hal ini diungkapkan Kepala Dinkes Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto melalui Sekretaris Dinkes, dr Junaedi Wibawa saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (11/4/2023). "IKS Kota Pekalongan masih jauh dari target nasional yang mensyaratkan keluarga sehat. Indeks kita masih di bawah 0,5 persen artinya kita tidak masuk kriteria sehat, bahkan tidak bisa dikatakan prasehat karena kategori prasehat indeksnya 0,5-0 8 persen," terang dr Junaedi.
Ada 12 indikator yang untuk menentukan IKS yakni keluarga berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan resmi, bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI ekskusif, tumbuh kembang bayi dan balita selalu dimonitor setiap bulannya, penderita TB berobat sesuai dengan ketentuan, yang mengalami tekanan darah tinggi berobat secara teratur, seluruh anggota keluarga bebas rokok, seluruh keluarga yang tercantum dalam KK menjadi anggota JKN, memiliki akses terhadap air bersih dan layak minum, keluarga merupakan pengguna jamban sehat, dan keluarga dengan gangguan jiwa tidak ditelantarkan.
"Dari indikator tersebut ada enam indikator yang perlu penyelesaian secara khusus seperti pengobatan TB dan Hipertensi, kami melalui puskesmas atau faskes lainnya harus memberikan pemahaman lebih kepada penderita TB agar secara teratur mengonsumsi obat, begitu pula hipertensi. Keduanya harus terkontrol," jelas dr Junaedi.
Lanjut dr Junaedi menyebutkan indikator lainnya yakni gangguan penyakit jiwa di Kota Pekalongan yang berobat dan tidak ditelantarkan baru 43,08 persen. Budaya merokok dalam satu keluarga juga 53 persen. "Anggota KK di Kota Pekalongan yang sudah mendapat pelayanan JKN masih 50 persen. Sejak April ini kami mulai meningkatkan pengguna pelayanan JKN agar bisa 95 persen," beber dr Junaedi.
Selanjutnya indikator keenam yang belum memenuhi target yakni keluarga merupakan pengguna jamban sehat, beberapa hari yang lalu Pemkot Pekalongan telah mendeklarasikan Universal Health Coverage (UHC).