Atur Jarak Kelahiran, Pelayanan KB Serempak Sasar Kesadaran Keluarga
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Atur Jarak Kelahiran, Pelayanan KB Serempak Sasar Kesadaran Keluarga
Kota Pekalongan – Upaya pengendalian penduduk di Kota Pekalongan terus diperkuat melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang dibarengi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengatur jarak kelahiran. Salah satunya melalui pelayanan KB serempak yang digelar di Puskesmas Medono, Kamis (17/9/2026).
Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya menyampaikan, kegiatan pelayanan KB tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merencanakan keluarga. Pada pelaksanaan kali ini, tercatat sebanyak 26 peserta mendapatkan pelayanan kontrasepsi, terdiri atas 21 peserta pemasangan implan dan lima peserta pemasangan IUD.
“Ini sebenarnya kegiatan rutin untuk pelayanan KB serempak, ada sekitar 21 untuk implan dan lima IUD, dan semuanya sudah selesai dilayani,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan KB tidak hanya berorientasi pada penggunaan alat kontrasepsi, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perencanaan keluarga, termasuk memberikan jarak kelahiran antaranak. Kesadaran tersebut dinilai penting agar keluarga dapat mempersiapkan kondisi kesehatan, pengasuhan, serta kebutuhan anak secara lebih optimal.
“Ke depan, kesadaran masyarakat untuk tetap memberikan jarak untuk anak selanjutnya harus ada. Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya perencanaan keluarga,” tambahnya.
Ia menyebut, berbagai upaya yang dilakukan secara berkelanjutan turut mendukung pengendalian angka kelahiran di Kota Pekalongan. Dalam keterangannya, disampaikan bahwa angka kelahiran bayi di Kota Pekalongan telah mengalami penurunan hingga sekitar 40 persen.
Penguatan pelayanan KB tersebut juga berjalan beriringan dengan dukungan lintas sektor. Dalam kegiatan tersebut, turut disalurkan bantuan sosial berupa sembako dari Bank Pekalongan dan Mitranet, serta bantuan uang transportasi dari PINSOS bagi akseptor. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada penerima.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Sriyana menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian pelayanan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Selain pelayanan KB, Dinas Sosial turut menyalurkan bantuan kepada sejumlah kelompok penerima manfaat.
“Selain terkait KB, di kantor kami juga ada penyerahan bantuan dari teman-teman sosial. Ada bantuan berupa kasur, sembako dan lainnya untuk lansia, kemudian untuk pelajar sebanyak 50 orang dan korban kebakaran sebanyak empat orang,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengendalian penduduk merupakan salah satu bagian dari tugas pemerintah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Edukasi tersebut menyasar masyarakat secara luas, termasuk calon pengantin (catin), agar pemahaman mengenai perencanaan keluarga dapat dibangun sejak awal.
“Dengan kegiatan seperti ini, ada edukasi kepada warga, calon pengantin dan lainnya, sehingga harapannya dapat membantu menurunkan tingkat kelahiran. Pengendalian penduduk memang menjadi salah satu tugas kami,” pungkasnya.
Melalui pelayanan KB yang dibarengi edukasi dan dukungan lintas sektor, pemerintah bersama TP PKK mendorong agar masyarakat semakin sadar pentingnya perencanaan keluarga. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya keluarga yang lebih terencana sekaligus memperkuat upaya pengendalian penduduk di Kota Pekalongan.
(Tim Liputan Dinkominfo/Dea/Saif)
Kota Pekalongan – Upaya pengendalian penduduk di Kota Pekalongan terus diperkuat melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang dibarengi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengatur jarak kelahiran. Salah satunya melalui pelayanan KB serempak yang digelar di Puskesmas Medono, Kamis (17/9/2026).
Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya menyampaikan, kegiatan pelayanan KB tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merencanakan keluarga. Pada pelaksanaan kali ini, tercatat sebanyak 26 peserta mendapatkan pelayanan kontrasepsi, terdiri atas 21 peserta pemasangan implan dan lima peserta pemasangan IUD.
“Ini sebenarnya kegiatan rutin untuk pelayanan KB serempak, ada sekitar 21 untuk implan dan lima IUD, dan semuanya sudah selesai dilayani,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan KB tidak hanya berorientasi pada penggunaan alat kontrasepsi, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perencanaan keluarga, termasuk memberikan jarak kelahiran antaranak. Kesadaran tersebut dinilai penting agar keluarga dapat mempersiapkan kondisi kesehatan, pengasuhan, serta kebutuhan anak secara lebih optimal.
“Ke depan, kesadaran masyarakat untuk tetap memberikan jarak untuk anak selanjutnya harus ada. Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya perencanaan keluarga,” tambahnya.
Ia menyebut, berbagai upaya yang dilakukan secara berkelanjutan turut mendukung pengendalian angka kelahiran di Kota Pekalongan. Dalam keterangannya, disampaikan bahwa angka kelahiran bayi di Kota Pekalongan telah mengalami penurunan hingga sekitar 40 persen.
Penguatan pelayanan KB tersebut juga berjalan beriringan dengan dukungan lintas sektor. Dalam kegiatan tersebut, turut disalurkan bantuan sosial berupa sembako dari Bank Pekalongan dan Mitranet, serta bantuan uang transportasi dari PINSOS bagi akseptor. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada penerima.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Sriyana menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian pelayanan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Selain pelayanan KB, Dinas Sosial turut menyalurkan bantuan kepada sejumlah kelompok penerima manfaat.
“Selain terkait KB, di kantor kami juga ada penyerahan bantuan dari teman-teman sosial. Ada bantuan berupa kasur, sembako dan lainnya untuk lansia, kemudian untuk pelajar sebanyak 50 orang dan korban kebakaran sebanyak empat orang,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengendalian penduduk merupakan salah satu bagian dari tugas pemerintah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Edukasi tersebut menyasar masyarakat secara luas, termasuk calon pengantin (catin), agar pemahaman mengenai perencanaan keluarga dapat dibangun sejak awal.
“Dengan kegiatan seperti ini, ada edukasi kepada warga, calon pengantin dan lainnya, sehingga harapannya dapat membantu menurunkan tingkat kelahiran. Pengendalian penduduk memang menjadi salah satu tugas kami,” pungkasnya.
Melalui pelayanan KB yang dibarengi edukasi dan dukungan lintas sektor, pemerintah bersama TP PKK mendorong agar masyarakat semakin sadar pentingnya perencanaan keluarga. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya keluarga yang lebih terencana sekaligus memperkuat upaya pengendalian penduduk di Kota Pekalongan.
(Tim Liputan Dinkominfo/Dea/Saif)