Atasi Banjir Pekalongan, Kementerian PU Bantu Tambahan Pompa dan Polder
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen serius dalam penanganan banjir di Kota Pekalongan.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Dwi Purwantoro, bersama Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf meninjau langsung kondisi air Sungai Bremi–Meduri yang sempat meluap akibat curah hujan tinggi, Kamis malam (22/1/2026).
Peninjauan dilakukan di sejumlah titik kritis aliran Sungai Bremi–Meduri yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama genangan banjir di wilayah Kota Pekalongan. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen SDA Kementerian PU menjelaskan bahwa penanganan Sungai Bremi–Meduri membutuhkan perencanaan jangka panjang agar dapat tertangani secara menyeluruh seperti Sungai Loji–Banger.
“Kalau untuk jangka panjang sebenarnya sudah kami hitung. Nantinya kita harus bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan terkait pembebasan lahan. Dari Kementerian PU, untuk infrastrukturnya kami perkirakan kebutuhan anggarannya kurang lebih antara Rp500 sampai Rp600 Miliar agar kegiatan ini bisa diselesaikan secara tuntas,” ungkap Dwi Purwantoro.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa, penanganan darurat tetap menjadi prioritas utama untuk mengurangi dampak banjir yang saat ini dirasakan masyarakat. Pada tahun 2026 ini, Kementerian PU telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37 Miliar untuk tahap awal penanganan Sungai Bremi–Meduri.
“Tahun ini kita sudah menganggarkan Rp37 Miliar. Itu sudah disampaikan oleh Kepala Balai, penanganannya dari bagian hilir sampai ke daerah sini kurang lebih sepanjang 2 kilometer. Kita juga akan melihat tanggul-tanggul yang kritis, di mana air mulai masuk ke kawasan permukiman, dan itu akan kita lakukan penanganan,” jelasnya.
Selain penguatan tanggul, Kementerian PU juga akan menyiapkan langkah-langkah darurat berupa penyediaan pompa-pompa tambahan dan pembangunan polder-polder sederhana. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi genangan air yang kerap terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi.
“Yang jelas untuk mencapai target utama, kita harus menyiapkan penanganan darurat terlebih dahulu. Kita siapkan pompa-pompa dan polder-polder yang mungkin masih sederhana, tapi setidaknya bisa mengurangi genangan yang ada di kawasan,” tambahnya.
Dalam peninjauan tersebut, Dirjen SDA juga menyoroti adanya titik bottleneck pada jembatan kereta api yang berada di kawasan Sungai Bremi–Meduri.
Menurutnya, penyempitan aliran di bawah jembatan tersebut menghambat laju air menuju laut, terutama saat debit air tinggi dan terjadi penumpukan sampah.
“Kami juga sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota, bahwa kita tetap harus bekerja sama dengan KAI. Bottleneck-nya salah satunya ada di jembatan kereta api ini. Tadi ada rencana dinaikkan sekitar 30 sentimeter, tapi harapan kami bersama Pak Wali, yang sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Perhubungan, kita minta bisa dinaikkan sampai 50 sentimeter,” ujarnya.
Dengan peninggian tersebut, aliran air diharapkan bisa lebih cepat menuju laut sehingga potensi limpasan air ke permukiman warga dapat diminimalisir.
“Artinya bottleneck bisa dikurangi, air bisa lebih cepat masuk ke laut. Kalau sekarang, ketika ada sampah, terjadi penutupan di situ dan menyebabkan air melimpah ke kanan dan kiri kawasan. Ini mohon nanti bisa dikawal bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan bahwa, persoalan banjir di Sungai Bremi–Meduri memang sudah lama menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekalongan. Selama sungai tersebut belum tertangani secara optimal seperti Sungai Loji–Banger, banjir masih berpotensi terjadi ketika curah hujan sangat tinggi.
“Selama Sungai Bremi dan Meduri ini belum tertangani seperti Sungai Loji–Banger, memang kondisinya kalau curah hujan sangat tinggi akan seperti ini. Tapi alhamdulillah, Pak Dirjen sudah hadir, Kepala BBWS juga sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mencari solusi dan mendorong percepatan penanganan Sungai Bremi dan Meduri ini,” ujar Wali Kota Aaf.
Pihaknya pun menyatakan siap mendukung langkah Kementerian PU, termasuk dalam hal koordinasi lintas sektor dan pembebasan lahan, demi mewujudkan sistem pengendalian banjir yang berkelanjutan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Pekalongan.
Ia berharap, penanganan tahap awal yang telah dialokasikan melalui anggaran Rp37 Miliar pada tahun ini dapat segera direalisasikan, sekaligus menjadi pintu masuk untuk penanganan jangka panjang yang lebih komprehensif.
“Mudah-mudahan bisa dimulai tahun ini dengan anggaran Rp37 Miliar, sambil ke depannya bisa dimaksimalkan sampai sekitar Rp600 Miliar agar penanganannya benar-benar tuntas,” tandasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)