Asesmen Jadi Dasar Penguatan Pendampingan Anak dan Layanan Pendidikan Inklusif
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Asesmen Jadi Dasar Penguatan Pendampingan Anak dan Layanan Pendidikan Inklusif
Kota Pekalongan – Upaya memenuhi hak pendidikan setiap anak terus diperkuat melalui layanan pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Salah satunya melalui asesmen bagi anak yang diduga mengalami keterlambatan perkembangan, yang hasilnya dapat menjadi dasar sekolah dan orang tua dalam menentukan pola pendampingan dan pembelajaran.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri melalui Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal setempat, Sherly Imanda Hidayah menyampaikan, hasil asesmen dapat ditindaklanjuti melalui berbagai bentuk layanan, mulai dari pendampingan belajar, stimulasi perkembangan, kelas remedial, pendampingan Guru Pendamping Khusus (GPK), hingga penyesuaian strategi pembelajaran.
“Hasil asesmen dapat menjadi salah satu dasar bagi sekolah dan orang tua untuk menentukan strategi pembelajaran dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak,” ujarnya.
Penguatan layanan tersebut sejalan dengan pengembangan pendidikan inklusif yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui ULD Lakondik dan SKB. Satuan pendidikan juga didorong untuk memberikan akses pendidikan kepada seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, serta melakukan pendataan, asesmen, peningkatan kapasitas guru, dan penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, rumah sakit maupun pihak terkait lainnya.
Dibeberkan Sherly, deteksi dini membutuhkan kolaborasi erat antara orang tua dan guru. Orang tua dapat mengamati perkembangan anak di rumah, sementara guru melihat pola interaksi, komunikasi, kemampuan mengikuti kegiatan, dan proses belajar anak di sekolah. Dengan komunikasi yang baik, perbedaan perkembangan dapat dikenali lebih awal.
Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain jumlah anak yang membutuhkan layanan cukup banyak dan tersebar di berbagai satuan pendidikan, belum meratanya pemahaman orang tua mengenai tanda hambatan perkembangan, stigma terhadap anak berkebutuhan khusus, serta kebutuhan setiap anak yang berbeda. Ketersediaan tenaga profesional dan GPK serta kapasitas guru juga terus perlu diperkuat.
Oleh sebab itu, ia berharap asesmen tidak berhenti pada identifikasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam proses pembelajaran dan pendampingan sehari-hari. Sherly menambahkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, dan tenaga profesional menjadi bagian penting agar kebutuhan anak dapat ditangani secara berkelanjutan.
(Tim Liputan Dinkominfo/Dea)
Kota Pekalongan – Upaya memenuhi hak pendidikan setiap anak terus diperkuat melalui layanan pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Salah satunya melalui asesmen bagi anak yang diduga mengalami keterlambatan perkembangan, yang hasilnya dapat menjadi dasar sekolah dan orang tua dalam menentukan pola pendampingan dan pembelajaran.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri melalui Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal setempat, Sherly Imanda Hidayah menyampaikan, hasil asesmen dapat ditindaklanjuti melalui berbagai bentuk layanan, mulai dari pendampingan belajar, stimulasi perkembangan, kelas remedial, pendampingan Guru Pendamping Khusus (GPK), hingga penyesuaian strategi pembelajaran.
“Hasil asesmen dapat menjadi salah satu dasar bagi sekolah dan orang tua untuk menentukan strategi pembelajaran dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak,” ujarnya.
Penguatan layanan tersebut sejalan dengan pengembangan pendidikan inklusif yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui ULD Lakondik dan SKB. Satuan pendidikan juga didorong untuk memberikan akses pendidikan kepada seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, serta melakukan pendataan, asesmen, peningkatan kapasitas guru, dan penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, rumah sakit maupun pihak terkait lainnya.
Dibeberkan Sherly, deteksi dini membutuhkan kolaborasi erat antara orang tua dan guru. Orang tua dapat mengamati perkembangan anak di rumah, sementara guru melihat pola interaksi, komunikasi, kemampuan mengikuti kegiatan, dan proses belajar anak di sekolah. Dengan komunikasi yang baik, perbedaan perkembangan dapat dikenali lebih awal.
Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain jumlah anak yang membutuhkan layanan cukup banyak dan tersebar di berbagai satuan pendidikan, belum meratanya pemahaman orang tua mengenai tanda hambatan perkembangan, stigma terhadap anak berkebutuhan khusus, serta kebutuhan setiap anak yang berbeda. Ketersediaan tenaga profesional dan GPK serta kapasitas guru juga terus perlu diperkuat.
Oleh sebab itu, ia berharap asesmen tidak berhenti pada identifikasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam proses pembelajaran dan pendampingan sehari-hari. Sherly menambahkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, dan tenaga profesional menjadi bagian penting agar kebutuhan anak dapat ditangani secara berkelanjutan.
(Tim Liputan Dinkominfo/Dea)