Antisipasi Lonjakan Kemiskinan Akibat Pandemi, Pemkot Siapkan Strategi Penanggulangan Terpadu
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Antisipasi Lonjakan Kemiskinan Akibat Pandemi, Pemkot Siapkan Strategi Penanggulangan Terpadu
Kota Pekalongan - Pandemi Covid-19 memukul perekonomian daerah dan berpotensi mengerek angka kemiskinan. Sejumlah strategi atau pendekatan terus diupayakan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat untuk menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan di tengah pandemi Covid-19 melalui berbagai program dan kegiatan multi sektor baik di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi maupun dengan dunia usaha.
Walikota Pekalongan,HM Saelany Machfudz,SE menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan multi-dimensi yang dalam penangananya memerlukan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu. Seiring dengan adanya pandemi Covid-19 yang muncul sejak Maret lalu, tentu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial.
“Masih tingginya persebaran kasus terkonfirmasi positif, berkurangnya daya beli masyarakat, berkurangnya permintaan barang jasa yang berakibat pada pengurangan pekerja bahkan pemutusan hubungan kerja, tentu sangat berdampak pada kemiskinan yang ada di masyarakat. Berbagai langkah kami upayakan guna menanggulangi dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19 tersebut, seperti dengan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui jaring pengaman sosial, maupun peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat melalui program pemulihan ekonomi seperti padat karya dan pelatihan keterampilan ekonomis produktif,” terang Saelany saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Akibat Dampak Covid-19 di Kota Pekalongan”, bertempat di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan,Rabu(18/11/2020).
Menurut Saelany, program penanggulangan kemiskinan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lainnya. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang bersifat terpadu dan berkelanjutan yang selanjutnya didorong dengan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong-royong melalui mekanisme yang berlaku.
“Berdasarkan Data BPS Kota Pekalongan Tahun 2019, angka kemiskinan di Kota Pekalongan saat ini sebesar 6,60 persen dari jumlah penduduk. Target kami adalah dapat menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan pada tahun 2021 sebagaimana dalam RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021 sebesar 5,14 persen. Tentu hal ini membutuhkan upaya dan kerja keras dari semua pihak baik pemerintah, pemangku kepentingan didalamnya perguruan tinggi, dunia usaha yang perlu didorong dan ditingkatkan. Dengan diadakannya rakor ini, bisa diketahui dan dijadikan review kembali masalah penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan sehingga dapat dirumuskan lagi kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan hal tersebut,” tegas Saelany.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pekalongan melalui Sekretarisnya, Cayekti Widigdo AP,MSi menjelaskan permasalahan kemiskinan menjadi salah satu masalah penting dalam pelaksanaan program pembangunan, namun penurunan angka kemiskinan sampai dengan sekarang belum signifikan apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Cayekti menambahkan, dalam rakor penanggulangan kemiskinan ini diikuti oleh 50 orang dari OPD, Perguruan Tinggi, Ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.
“Melihat hal seperti itu, kami berupaya bersama-sama berkolarasi menurunkan angka kemiskinan. Dengan kolaborasi ini, dapat mengetahui dampak Covid-19 terhadap perekonomian khususnya program-program penanggulangan kemiskinan, peran serta stakeholder yang terlibat didalamnya dalam menempuh pengurangan angka kemiskinan. Kami berharap melalui rakor yang dilaksanakan hari ini bisa menghasilkan rekomendasi, saran dan masukan yang didalamnya dapat dibuat sebagai acuan penyusunan strategi kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, mandiri, berbudaya, berlandaskan nilai-nilai religiusitas,” tandasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
Kota Pekalongan - Pandemi Covid-19 memukul perekonomian daerah dan berpotensi mengerek angka kemiskinan. Sejumlah strategi atau pendekatan terus diupayakan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat untuk menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan di tengah pandemi Covid-19 melalui berbagai program dan kegiatan multi sektor baik di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi maupun dengan dunia usaha.
Walikota Pekalongan,HM Saelany Machfudz,SE menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan multi-dimensi yang dalam penangananya memerlukan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu. Seiring dengan adanya pandemi Covid-19 yang muncul sejak Maret lalu, tentu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial.
“Masih tingginya persebaran kasus terkonfirmasi positif, berkurangnya daya beli masyarakat, berkurangnya permintaan barang jasa yang berakibat pada pengurangan pekerja bahkan pemutusan hubungan kerja, tentu sangat berdampak pada kemiskinan yang ada di masyarakat. Berbagai langkah kami upayakan guna menanggulangi dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19 tersebut, seperti dengan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui jaring pengaman sosial, maupun peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat melalui program pemulihan ekonomi seperti padat karya dan pelatihan keterampilan ekonomis produktif,” terang Saelany saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Akibat Dampak Covid-19 di Kota Pekalongan”, bertempat di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan,Rabu(18/11/2020).
Menurut Saelany, program penanggulangan kemiskinan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lainnya. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang bersifat terpadu dan berkelanjutan yang selanjutnya didorong dengan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong-royong melalui mekanisme yang berlaku.
“Berdasarkan Data BPS Kota Pekalongan Tahun 2019, angka kemiskinan di Kota Pekalongan saat ini sebesar 6,60 persen dari jumlah penduduk. Target kami adalah dapat menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan pada tahun 2021 sebagaimana dalam RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021 sebesar 5,14 persen. Tentu hal ini membutuhkan upaya dan kerja keras dari semua pihak baik pemerintah, pemangku kepentingan didalamnya perguruan tinggi, dunia usaha yang perlu didorong dan ditingkatkan. Dengan diadakannya rakor ini, bisa diketahui dan dijadikan review kembali masalah penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan sehingga dapat dirumuskan lagi kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan hal tersebut,” tegas Saelany.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pekalongan melalui Sekretarisnya, Cayekti Widigdo AP,MSi menjelaskan permasalahan kemiskinan menjadi salah satu masalah penting dalam pelaksanaan program pembangunan, namun penurunan angka kemiskinan sampai dengan sekarang belum signifikan apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Cayekti menambahkan, dalam rakor penanggulangan kemiskinan ini diikuti oleh 50 orang dari OPD, Perguruan Tinggi, Ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.
“Melihat hal seperti itu, kami berupaya bersama-sama berkolarasi menurunkan angka kemiskinan. Dengan kolaborasi ini, dapat mengetahui dampak Covid-19 terhadap perekonomian khususnya program-program penanggulangan kemiskinan, peran serta stakeholder yang terlibat didalamnya dalam menempuh pengurangan angka kemiskinan. Kami berharap melalui rakor yang dilaksanakan hari ini bisa menghasilkan rekomendasi, saran dan masukan yang didalamnya dapat dibuat sebagai acuan penyusunan strategi kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, mandiri, berbudaya, berlandaskan nilai-nilai religiusitas,” tandasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)