Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Ganjar Siapkan Bansos Rp60 Milliar
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Sebagai upaya mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah menyiapkan dana bantuan tambahan atau bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dana itu diambil dari Dana transfer umum (DTU) dari Pemerintah Pusat sebanyak dua persen, atau sekitar Rp60 miliar.
“Jadi, kemarin brief dari pusat coba kita back up dari daerah dengan dua persen dari dana transfer umum itu, sehingga kita bisa melengkapi yang kurang. Kalau Provinsi Jawa Tengah dua persennya kira-kira sekitar Rp60 miliar,” ucap Ganjar, saat dikonfirmasi di sela sela kunjungan kerjanya meninjau Tanggul Pantaisari, Kelurahan Panjang Baru, Kota Pekalongan, Rabu (7/9/2022).
Ganjar menyebutkan, dari jumlah dana yang disiapkan itu masih dimungkinkan untuk bertambah. Mengingat, masih ada APBD perubahan yang akan dibahas dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dengan harapan, alokasi dari APBD perubahan tersebut bisa menghandle dampak dari kenaikan harga BBM untuk bantuan tambahan kepada masyarakat. Termasuk, kerja yang cukup konkret adalah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara lengkap dengan jamban dan listrik.
“Syukur-syukur nanti karena kita mau ada APBD perubahan, kita coba konsentrasikan untuk itu. Nanti kita akan komunikasikan dengan DPRD, untuk meminta bahwa alokasi perubahan anggaran ini bisa meng-handle dampak dari kenaikan BBM, termasuk pengurangan kemiskinan. Kalau itu lengkap, insyaallah ini momentum untuk kita bisa memperbaiki situasi,” katanya.
Menurutnya, ada beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan di Jawa Tengah. Diantaranya, asuransi untuk nelayan, program untuk sektor pertanian, serta jaminan bagi masyarakat yang tidak ter-cover oleh BPJS melakui Kartu Jateng Sejahtera.
“Sekarang Saya minta untuk di-extend (diperluas), mana saja yang belum ter-cover, mana yang terkena dampak, agar kemudian bisa kita manfaatkan lagi anggaran itu untuk mereka yang memang berhak dan tepat sasaran,” jelas Ganjar.
Lanjutnya, perluasan itu dilakukan secara paralel dengan pendataan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Ganjar telah menginstruksikan seluruh dinas di lingkungan Pemprov Jateng untuk menghitung mana saja yang ada dan belum ter-cover. Salah satu contohnya, laporan dari Dinas PMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bahwa ada peningkatan pada sektor transportasi.
“Nah, ini pengusaha pasti akan menurunkan keuntungannya. Ojol (ojek online) Saya minta betul-betul diperhatikan, karena dia yang pengguna paling banyak transportasinya, agar kemudian bisa mendapatkan jaminan. Kawan-kawan buruh juga betul-betul diperhatikan, agar mereka bisa mendapatkan kompensasi sesuai yang ada,” pungkasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
“Jadi, kemarin brief dari pusat coba kita back up dari daerah dengan dua persen dari dana transfer umum itu, sehingga kita bisa melengkapi yang kurang. Kalau Provinsi Jawa Tengah dua persennya kira-kira sekitar Rp60 miliar,” ucap Ganjar, saat dikonfirmasi di sela sela kunjungan kerjanya meninjau Tanggul Pantaisari, Kelurahan Panjang Baru, Kota Pekalongan, Rabu (7/9/2022).
Ganjar menyebutkan, dari jumlah dana yang disiapkan itu masih dimungkinkan untuk bertambah. Mengingat, masih ada APBD perubahan yang akan dibahas dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dengan harapan, alokasi dari APBD perubahan tersebut bisa menghandle dampak dari kenaikan harga BBM untuk bantuan tambahan kepada masyarakat. Termasuk, kerja yang cukup konkret adalah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara lengkap dengan jamban dan listrik.
“Syukur-syukur nanti karena kita mau ada APBD perubahan, kita coba konsentrasikan untuk itu. Nanti kita akan komunikasikan dengan DPRD, untuk meminta bahwa alokasi perubahan anggaran ini bisa meng-handle dampak dari kenaikan BBM, termasuk pengurangan kemiskinan. Kalau itu lengkap, insyaallah ini momentum untuk kita bisa memperbaiki situasi,” katanya.
Menurutnya, ada beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan di Jawa Tengah. Diantaranya, asuransi untuk nelayan, program untuk sektor pertanian, serta jaminan bagi masyarakat yang tidak ter-cover oleh BPJS melakui Kartu Jateng Sejahtera.
“Sekarang Saya minta untuk di-extend (diperluas), mana saja yang belum ter-cover, mana yang terkena dampak, agar kemudian bisa kita manfaatkan lagi anggaran itu untuk mereka yang memang berhak dan tepat sasaran,” jelas Ganjar.
Lanjutnya, perluasan itu dilakukan secara paralel dengan pendataan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Ganjar telah menginstruksikan seluruh dinas di lingkungan Pemprov Jateng untuk menghitung mana saja yang ada dan belum ter-cover. Salah satu contohnya, laporan dari Dinas PMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bahwa ada peningkatan pada sektor transportasi.
“Nah, ini pengusaha pasti akan menurunkan keuntungannya. Ojol (ojek online) Saya minta betul-betul diperhatikan, karena dia yang pengguna paling banyak transportasinya, agar kemudian bisa mendapatkan jaminan. Kawan-kawan buruh juga betul-betul diperhatikan, agar mereka bisa mendapatkan kompensasi sesuai yang ada,” pungkasnya.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)