Pemkot dan DPRD Koordinasikan Penanganan Bencana Rob

Rabu malam (3/6/2020) jajaran Pemerintah Kota Pekalongan rapat bersama dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna membahas penanganan bencana rob yang tengah melanda Kota Pekalongan. Sejumlah rekomendasi disampaikan Ketua DPRD Kota Pekalongan, Hj Balgies Diab SAg MM dalam sambutannya di Ruang Rapat DPRD Kota Pekalongan.

Terkait dengan penanganan bencana Ketua DPRD Kota Pekalongan, Hj Balgies Diab SAg MM memberikan rekomendasi kepada Pemkot Pekalongan terkait dengan dapur umum. "Jika tak sanggup mendirikan dapur umum untuk membuat nasi bungkus bisa dengan memberdayakan warung-warung di Kota Pekalongan yang kemaren pendapatannya menurun akibat Covid-19. Ini agar meningkatkan pendapatan mereka di tengah kondisi yang terpuruk," usul Balgies.

Menurut Balgies, Dinsos P2KB dapat memfokuskan koordinasi logistik bukan memasak. Selain itu Balgies berpesan kepada BPBD Kota Pekalongan untuk semakin memperhatikan sinyal darurat dari BMKG untuk diserluaskan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Nur Priyantomo SE MM mengungkapkan bahwa dalam rangka penanganan rob ini telah ditetapkan status tanggap darurat. Sebetulnya DPUPR Kota Pekalongan sudah melangkah, melakukan mitigasi mana-mana limpasan sungai yang limpas ke darat untuk ditindaklanjuti. “Seperti di Randujajar karena debit airnya besar, tanggul parapetnya jebol dan ini sudah kami tangani yang pertama kemudian jebol lagi dan akan kami tangani. Kemudian di Jalan Labuan jalannya putus karena ada limpasan dari sungai Gabus yang ada di Batang sehingga akses masyarakat putus. Kami tindaklanjuti dengan peningkatan jalan," ungkap Nur.

lanjut Nur menyampaikan bahwa pada malam tadi kabarnya krematorium jebol, ini akan segera diatasi juga penanganan yang ada di Slamaran yakni sungai Sibulan dan sepanjang dermaga akan diberikan sandbag sehingga air sungai tidak limpas ke darat. "Kalau penanganan jangka panjang kami sudah berikan konsep dan sampaikan ke dewan. Kami melaksanakan pembangunan yang tuntas, kalau kita tidak melaksanakan pembangunan secara komprehensif di seluruh Kota Pekalongan, kita fokuskan satu lokasi dulu, tahun ini prioritas mana dan tahun depannya bergeser ke mana. Ini juga karena keterbatasan anggaran," jelas Nur.

Nur mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan provinsi dan Kementerian PU agar pekerjaan sesuai tupoksi seperti Kali Loji akan ditangani provinsi dan Sungai Bremi oleh Kementerian PU agar masuk dalam program percepatan pembangunan mereka. 

(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)