BPJS Ketenagakerjaan Bantu Jaga Stabilitas Ekonomi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sejak awal Januari sampai dengan April 2019 ini telah menangani sebanyak 7.545 kasus. Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) menduduki posisi terbanyak yakni 6.794 kasus. Selama empat bulan ini dapat dikatakan rata-rata klaim JHT sebanyak 85 peserta tiap harinya, ditambah lagi menjelang Lebaran, pencairan JHT semakin meningkat agar bisa membantu stabilitas ekonomi masyarakat.

Hal ini diungkapkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Wiwik Septi Herawati saat ditemui di kantornya, Senin (27/5/2019). Dijelaskan Wiwik bahwa dari 7.545 kasus ini senilai dengan Rp76.927.459.210,85 atau rata-rata per bulannya Rp19.231.864.802,71, untuk kasusnya yakni Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 6.794 senilai Rp72.198.945.557,06 atau rata-rata per bulannya Rp18.049.736.389,27, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 193 kasus senilai Rp1.308.646.233,06 dan per bulannya Rp327.161.558,27, Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 93 kasus senilai Rp3.118.000.000 atau rata-rata Rp799.500.000, dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 465 kasus senilai Rp301.867.420, 73 dnegan rata-rata Rp75.466.855,18 tiap bulannya.

“Faktor kebutuhan yang tinggi saat Lebaran menjadi salah satu alasan meningkatnya klaim di BPJS Ketenagakerjaan. Banyak peserta yang sudah berhak mencairkan jaminannya tetapi menunda pencairan dan baru dilakukan pencairan pada momen mendekati Lebaran ini,” tutur Wiwik.

Dijelaskan Wiwik bahwa pencairan terbanyak di Cabang Pekalongan ini yakni wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan, untuk daerah seperti Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang keikutsertaannya belum maksimal.

Menurut Wiwik perkembangan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pekalongan sudah cukup baik, Wiwiwk ingin mewujudkan aggresive growth dengan menjaring pekerja formal maupun informal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggandeng Pemkot Pekalongan melalui kepesertaan tenaga non PNS di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ungkap Wiwik.

Wiwik berharap ke depannya ada kerjasama khusus dengan Dindagkop UKM untuk menjaring kepesertaan melalui mitra UKM, IKM, koperasi, dan binaan lainnya. “Tahun 2019 pergerakannya sudah cukup bagus, sudah ada kenaikan yang signifikan. Kami juga bekerjasama dengan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan (Satwasker) Jawa Tengah untuk mendorong ketaatan perusahaan baik dalam kepesertaan maupun dalam pengikutsertaan program dan pembayaran iuran,” tandasnya.