Kapasitas Ratusan RT dan RW Ditingkatkan
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Pemerintah Kota Pekalongan menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan yakni untuk LPM, BKM, RT/RW, dan Kelompok PKK RT Tahun 2020. Pelatihan kali ini menyasar ratusan RT dan RW se-Kota Pekalongan di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Rabu (22/1/2020).
Walikota Pekalongan HM Saelany Machfudz SE hadir didampingi Asisten Pemerintahan, Soesilo SH, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Sri Wahyuni SH, dan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat DPMPPA Kota Pekalongan, Anggoro Ary Wibowo SH MM. Walikota Saelany memberikan pengarahan kepada RT dan RW terkait pembangunan Kota Pekalongan untuk ke depannya.
“Sebetulnya RT dan RW ini kepanjangn tangan dari pemerintah, terlebih sekarang ini lurah memiliki kepanjangan tangan dalam penggunaan anggaran yankni dana kelurahan. Kalau dulu diserahi Rp352 juta sekarang hampir Rp1 miliar tiap kelurahannya. Tentu tanpa kesiapan dari RT RW program tak dapat dilaksanakan dengan baik,” tandas Saelany.
Menurut Saelany peran RT dan RW sangat dibutuhkan untuk kelancaran sebuah program. Program nonfisik yakni pelatihan-pelatihan tidak ada masalah. Kendati demikian program fisik jika itu melebihi Rp100 juta harus diserahkan ke pihak ketiga.
Dengan adanya dana kelurahan ini Saelany menekankan kepada tiap kelurahan agar memiliki inovasi, menciptakan tempat atau ruang yang bagus untuk para pemuda, karang taruna, PKK, dan sebagainya agar tercipta Kota Pekalongan yang menggeliat sebagai Kota Kreatif Dunia.
Sementara itu, Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sri Wahyuni SH menjelaskan bahwa yang ditekankan untuk pelatihan LKK dalam hal ini RT dan RW dan rw mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu pemerintah dalam pelayanan administrasi, pendataan kependudukan, dan perizinan. “Kemudian mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungannya sehingga ke depannya dapat membuat perencanaan untuk mengatasi permasalahan tersebut,” terang Yuni.
Yuni berharap ada perencanaan membangunan yang partisipatif melalui usulan RT dan RW yakni program yang dapat mengatasi masalah tersebut. “Solusi melalui program ni dapat didiskusikan saat musrenbang di kelurahan,” tukas Yuni.
Walikota Pekalongan HM Saelany Machfudz SE hadir didampingi Asisten Pemerintahan, Soesilo SH, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Sri Wahyuni SH, dan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat DPMPPA Kota Pekalongan, Anggoro Ary Wibowo SH MM. Walikota Saelany memberikan pengarahan kepada RT dan RW terkait pembangunan Kota Pekalongan untuk ke depannya.
“Sebetulnya RT dan RW ini kepanjangn tangan dari pemerintah, terlebih sekarang ini lurah memiliki kepanjangan tangan dalam penggunaan anggaran yankni dana kelurahan. Kalau dulu diserahi Rp352 juta sekarang hampir Rp1 miliar tiap kelurahannya. Tentu tanpa kesiapan dari RT RW program tak dapat dilaksanakan dengan baik,” tandas Saelany.
Menurut Saelany peran RT dan RW sangat dibutuhkan untuk kelancaran sebuah program. Program nonfisik yakni pelatihan-pelatihan tidak ada masalah. Kendati demikian program fisik jika itu melebihi Rp100 juta harus diserahkan ke pihak ketiga.
Dengan adanya dana kelurahan ini Saelany menekankan kepada tiap kelurahan agar memiliki inovasi, menciptakan tempat atau ruang yang bagus untuk para pemuda, karang taruna, PKK, dan sebagainya agar tercipta Kota Pekalongan yang menggeliat sebagai Kota Kreatif Dunia.
Sementara itu, Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sri Wahyuni SH menjelaskan bahwa yang ditekankan untuk pelatihan LKK dalam hal ini RT dan RW dan rw mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu pemerintah dalam pelayanan administrasi, pendataan kependudukan, dan perizinan. “Kemudian mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungannya sehingga ke depannya dapat membuat perencanaan untuk mengatasi permasalahan tersebut,” terang Yuni.
Yuni berharap ada perencanaan membangunan yang partisipatif melalui usulan RT dan RW yakni program yang dapat mengatasi masalah tersebut. “Solusi melalui program ni dapat didiskusikan saat musrenbang di kelurahan,” tukas Yuni.